AMBON (SentralPolitik) _ Memasuki bulan keenam, gaji perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum juga terbayarkan. Pemerintah kabupaten itu dinilai lebih mementingkan pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) bernilai miliran rupiah
—
‘’Sampai saat ini berbagai masalah ekonomi maupun sosial dan politik terus melilit perangkat desa di Tanimbar. Tapi sudah enam bulan perangkat desa belum menerima intensif mereka. Ini patut disesalkan,’’ tandas Gilang Kelyombar, kepada media ini, Selasa (15/8).
Gilang Keliombar merupakan Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Keliombar mengingatkan, sebagai perangkat pemerintah yang paling bawah, mereka setiap saat bersentuhan dengan masyarakat kecil, dan bekerja melahirkan program demi membangun desa.
Hanya saja dengan kondisi yang terjadi, dia mengaku prihatin. Apalagi pihaknya menerima banyak sekali keluhan dari para perangkat desa saat ini.
‘’Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga, apalagi ada anak mereka yang sedang duduk di bangku kuliah. Nah, bagaimana pelayanan ditingkat desa bisa berjalan efektif bila intensif mereka masih menggantung,’’ sesalnya.
Ia juga menegaskan kalau banyak perangkat desa yang saat ini terpaksa terlilit hutang pada pihak lain terutama tengkulak dengan bunga yang membengkak setiap bulan.
