AMBON, SentralPolitik.com – Tokoh Pemuda Maluku asal Tanimbar, Hendrik Jauhari Oratmangun melayangkan surat Terbuka kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda.
Dalam suratnya, Oratmangun menghimbau dua gubernur daerah ‘adik-kakak ini’ memperjuangkan arah pembangunan nasional.
‘’Arah pembangunan yang adil, strategis dan sesuai dengan jati diri kepulauan kita,’’ kata Oratmangun dalam suratnya tertanggal Selasa (1/7/2025).
Ada dua point utama dalam surat itu yakni Reformasi Sistim Politik Nasional dan Poros Maritim Nasional.
Baca Juga:
Oratmangun Hibahkan 1 Hertare Tanah Dukung Program 3 juta Rumah: https://sentralpolitik.com/hendrik-oratmangun-hibahkan-1-hektare-tanah-dukung-program-3-juta-rumah/
Berikut Surat terbuka itu:
SURAT TERBUKA
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Maluku
Gubernur Provinsi Maluku Utara
Di Tempat
Perihal: Mimpi, Harapan dan Doa
Dengan hormat,
Perkenankan saya, sebagai anak Maluku, menyampaikan seruan terbuka kepada Bapak Gubernur Maluku dan Ibu Gubernur Maluku Utara, untuk bersama-sama memperjuangkan arah pembangunan nasional yang lebih adil, strategis, dan sesuai dengan jati diri kepulauan kita.
Dalam narasi besar Indonesia sebagai negara kepulauan, Maluku dan Maluku Utara seharusnya berdiri di garis depan. Sayangnya, hingga hari ini, dua provinsi yang kaya akan laut, energi, dan letak strategis ini masih berada di pinggiran kebijakan nasional. Seringkali suara kita tenggelam dalam arus dominasi pusat dan pulau besar.
Oleh karena itu, izinkan saya mengusulkan dua hal pokok yang perlu menjadi common agenda antara Maluku dan Maluku Utara untuk menuntut keadilan yang selama ini tertunda:
1. Reformasi Sistem Politik Nasional – Mendorong Perubahan UU Pemilihan Presiden
Sistem pemilihan presiden one man, one vote saat ini menjadikan jumlah suara sebagai satu-satunya ukuran kekuatan politik. Akibatnya, provinsi dengan populasi kecil seperti Maluku dan Maluku Utara tidak menjadi prioritas politik nasional.
Sudah saatnya kita bersama-sama mendorong perubahan menuju sistem voting blok berbasis provinsi, seperti Electoral College di Amerika Serikat. Skema ini memberi ruang bagi provinsi dengan populasi kecil namun strategis untuk tetap diperhitungkan dalam agenda nasional.
Kami berharap kepada Gubernur Maluku dan Maluku Utara menginisiasi pembentukan forum komunikasi sebagai wadah perjuangan bersama – kekuatan politik kolektif untuk mendorong reformasi sistem pemilihan nasional yang lebih berkeadilan bagi semua khususnya untuk Maluku dan Maluku Utara.
2. Saatnya Maluku dan Maluku Utara sebagai Poros Maritim Indonesia – Kawasan Strtegis Nasional berbasis Kepulauan
Maluku adalah miniatur sejati Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi sampai hari ini, UU Pemerintahan Daerah belum sensitif terhadap kebutuhan daerah kepulauan, dan RUU Daerah Kepulauan belum kunjung disahkan. Sementara itu, pembangunan masih terlalu berorientasi darat dan Jawa-sentris.
Kami mendorong Maluku dan Maluku Utara untuk:
Mendeklarasikan Maluku Raya (Maluku dan Maluku Utara) sebagai Poros Maritim Indonesia dengan posisi resmi sebagai Kawasan Strategis Nasional berbasis kepulauan;
Membangun kerja sama yang kuat antara Maluku dan Maluku Utara untuk mewujudkan Pelabuhan Terpadu (Maluku Integrated Port), pusat logistik laut, dan pendidikan maritim terkemuka di timur Indonesia;
Menyerukan penetapan Maluku dan Maluku Utara Pilot Project implementasi daerah Kepulauan menuju pengesahan RUU Daerah Kepulauan, serta penguatan kelembagaan daerah maritim yang mandiri dan kuat.
Bapak Gubernur Maluku dan Ibu Gubernur Maluku Utara yang kami hormati,
Membangun Maluku dan Maluku Utara bukan sekadar membangun infrastruktur atau ekonomi. Ini adalah koreksi sejarah atas ketimpangan lama dan ikhtiar menegakkan keadilan pembangunan nasional.
Jangan biarkan suara dari timur terus disamarkan. Sudah waktunya Maluku Raya berdiri sejajar, tidak hanya dalam budaya dan sejarah, tetapi juga dalam politik nasional dan arah masa depan Indonesia.
Kami berharap kepada Bapak dan Ibu sebagai pemimpin Maluku dan Maluku Utara tidak hanya mendengar seruan ini, tetapi juga mengambil sikap, membangun aliansi, dan memimpin perubahan. “Waktu Maluku bicara, Indonesia seharusnya mendengar.”
Waktu Maluku bergerak, Indonesia akan sadar bahwa kekuatan maritimnya tidak ada di pusat, tetapi di Maluku.
Hormat saya
Hendrik Jauhari Oratmangun
