AMBON, SentralPolitik.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menanggapi Surat Terbuka Hendrik Jauhari Oratmangun.
Oratmangun sebelumnya menyampai Surat Terbuka kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Djoanda lewat akun Medsosnya dan sejumlah media menstrim di daerah ini ikut melansirnya pada 1 Juli 2025.
Surat Terbuka itu menyebut dua hal yakni, terkait Sistim Politik Nasional atau Pemilu dan Maluku sebagai Poros Maritim Nasional.
Menanggapi Surat Terbuka ini, Lewerissa menyampaikan rasa hormatnya dan terima kasih atas surat yang penuh semangat dan cinta untuk Maluku-Maluku Utara.
“Sebagai Gubernur Maluku, kami menerima dengan hati terbuka seruan dan harapan yang Bapak sampaikan yang saya yakini lahir dari kegelisahan yang tulus, serta mimpi besar akan keadilan pembangunan yang lebih merata bagi kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku dan Maluku Utara,” ungkapnya.
Tanggapan Lewerissa itu dimuat di Laman Resmi Pemerintah Proponsi Maluku, MEDIACENTER MALUKUPROV.GO.ID. Media center ini dikelola oleh Dinas Kominfo Propinsi Maluku.
Lewerissa sepenuhnya sepakat bahwa dalam narasi besar Indonesia sebagai negara kepulauan, Maluku dan Maluku Utara bukanlah pelengkap, melainkan jantung maritim Nusantara.
“Namun sayangnya, realitas hari ini masih jauh dari ideal. Maka saya mengamini dengan keyakinan dan komitmen penuh bahwa sudah saatnya suara dari Timur tidak hanya didengar, tapi juga menjadi penentu arah kebijakan nasional ke depan,” kata Lewerissa.
Terkait usulan reformasi sistem politik nasional, termasuk dorongan terhadap sistem voting berbasis blok wilayah seperti model Electoral College, Lewerissa melihat ini sebagai sebuah gagasan strategis yang layak didalami secara serius.
‘’Kami di Pemerintah Provinsi siap menginisiasi forum komunikasi bersama dengan Provinsi Maluku Utara, bahkan dengan Provinsi-Provinsi ‘kecil’ lainnya (penduduk dibawa 3 juta jiwa) untuk membangun satu suara, termasuk mengundang akademisi, praktisi politik, dan tokoh masyarakat dalam membahas dan merumuskan langkah advokatif bersama,’’ kata dia.
Lebih lanjut, terkait dengan dorongan menjadikan Maluku Raya sebagai Poros Maritim Indonesia, Lewerissa sependapat dan telah mengambil langkah – langkah strategis ke arah tersebut. ‘’Ini terlihat jelas dalam prioritas kami Sapta Cita Lawamena,” imbuhnya.
“Maluku sebagai miniatur Indonesia kepulauan harus memperoleh rekognisi (pengakuan) sebagai Kawasan Strategis Nasional berbasis kepulauan,’’ katanya dalam pernyataan yang di rilis Diskominfo Maluku.
‘’Dalam prioritas kami telah menginstruksikan jajaran Bappeda dan Dinas Perhubungan serta OPD terkait lainnya untuk menyusun konsep integratif Pelabuhan Laut Maluku, pengembangan logistik maritim, serta inisiasi pusat pendidikan kelautan unggulan (pendidikan vokasi) di timur Indonesia yang akan kami dorong ke Pemerintah Pusat,” terangnya.
Lewerissa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku juga terus memperjuangkan pengesahan RUU Daerah Kepulauan sebagai landasan hukum yang akan membawa lompatan besar bagi penguatan kelembagaan, fiskal, dan pembangunan wilayah kepulauan secara adil dan terstruktur.
Baca Juga:
Oratmangun Layangkan Surat Terbuka ke Gubernur Maluku dan Maluku Utara: https://sentralpolitik.com/oratmangun-layangkan-surat-tebuka-ke-gubernur-maluku-dan-malut-2/
“Mari kita terus suarakan ini bersama, dalam semangat yang konstruktif dan kolaboratif, Par Maluku Pung Bae, Waktu Maluku bersatu dan bergerak, Indonesia tak punya alasan untuk diam,” tutupnya. (*)
