SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Perekrutan tenaga PPPK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sarat dengan ‘Jaringan Mafia’ .
Istilah ini tepat dialamatkan pada tubuh birokrasi Pemda, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
—
Adalah Ivan Melalolin dilaporkan sebagai “biang kerok” hingga lahirnya honorer dan SK siluman dalam seleksi PPPK ini.
Padahal si Ivan hanya berlabel Kepala Bidang, namun bertindak melebihi pimpinannya Yohanis Batseran dalam OPD itu.
“Ivan Melalolin itu ketua Jaringan Mafia di BKPSDM, karena sangat berkaitan erat dan sering melakukan praktik tidak etis atau ilegal dalam seleksi tenaga PPPK.’’
‘Kemarin saya tidak ada dalam rapat dengar pendapat antara Panselda dan DPRD, kalau tidak, saya lempar dia dengan botol mineral,” ungkap sumber di birokrasi Pemda KKT.
Saat hearing dengan DPRD, Ivan yang menjabat Kabid Pengadaan Data dan Informasi BKPSDM ini, mengakui secara terang-terangan bahwa BKPSDM lah biang kerok penerbitan SK honor siluman ini.
Bahkan dengan lantang menyalahkan Kementrian Menpan RB, bahwa atas saran Menpan RB inilah Panselda KKT untuk membuat SK honor siluman.
Ia mengaku sebenarnya di KKT tidak memenuhi syarat, karena tenaga honorer tercatat per 31 Desember 2022. Sebab tahun 2023-2024, Pemda tidak mengangkat tenaga honorer lagi.
‘’Jadi kalau ikut betul, semua tidak memenuhi syarat dalam seleksi PPPK ini,” tandas Ivan dengan nada bangga di hadapan anggota dewan.
JAWAB POLEMIK
Pengakuan ‘Kabid Mafia’ ini menjawab polemik siapa yang menerbitkan SK honor siluman ini.
Dijelaskan, kaitan dengan syarat kelulusan seleksi adminitrasi PPPK menggunakan standar dua tahun honor.
Untuk Tanimbar sendiri, sesuai hasil koordinasi Panselda dengan Menpan RB, bahwa honorer harus tercatat aktif bekerja hingga tahun 2024.
Bahkan, Ivan menyalahkan pimpinannya (entah itu bupati atau kepala BKPSDM-nya), yang memberikan arahan secara logis.
Akhirnya para peserta seleksi bisa lolos administrasi, meskipun mereka tak pernah sehari pun tercatat mengabdi sebagai tenaga honorer daerah.
“Untuk penuhi syarat itu, para peserta harus menyampaikan SK honorer dari instansi bahwa mereka telah bertugas dua tahun. Dan pimpinan unit bekerja membuat SK atas arahan BKPSDM,” tandas si Ivan.
HONOR SILUMAN & SELEKSI PPPK
Dari investigasi media ini, mendapati sejumlah peserta seleksi baik guru honorer siluman, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang menyusup mengikuti seleksi.
Misalnya untuk guru honorer siluman. Dari penelusuran, terungkap kejahatan ini ada pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendasmen.
Nama mereka (honorer siluman) muncul di Dapodik atas bantuan kepala sekolah, operator sekolah, hingga operator di Dinas Pendidikan KKT.
Operator sekolah berperan mengunggah surat keputusan SK pengangkatan guru honorer dari kepala sekolah.
‘’SK inilah yang terindikasi berisi informasi palsu. Sementara itu, operator dinas bertugas memvalidasi data,” ujar sumber internal Panselda.
Sumber yang meminta media ini tidak menulis identiasnya ini mengaku, pelaksanaan seleksi 3-14 mei 2025.
Dalam daftar nama guru per 31 Desember 2024, para siluman ini tidak tercatat, nama juga tidak tercantum di bagan struktur organisasi sekolah pada tahun ajaran berjalan.
Namun, para siluman ini tetap dapat mengikuti seleksi PPPK karena nama mereka tercantum aktif mengajar sebagai guru honorer dalam Dapodik.
ARAHAN
Nah, berdasarkan arahan dari Kabid Ivan Melalolin inilah, sejumlah honorer siluman akhirnya berusaha memanipulasi data demi bisa ikut serta dalam seleksi PPPK.
Mereka memperbarui kolom masa mengajar di Dapodik dengan bantuan dari para kolega mereka baik itu BKPSDM, pimpinan OPD hingga para anggota DPRD.
Mereka menekan para Kepsek, para Kapus agar terlihat seolah-olah sudah lama mengajar di sekolah negeri atau honor pada rumah sakit atau puskesmas.
Padahal faktanya, tidak pernah mengajar atau bekerja di Pemda sebagai tenaga honorer.
Bahkan ada pengurus partai politik yang tak pernah honor, namun karena miliki kolega, akhirnya lulus seleksi.
Sumber mencotohkan, para siluman guru honorer ini berbekal SK mengajar dari Kepsek, mendatangi operator Dinas mengubah Dapodik, dengan penekanan dari para pimpinan OPD ataupun DPRD.
“Nah data yang sudah di ubah operator dinas kemudian di-validasi Operator sekolah.
Perubahan data itu membuat ‘siluman-siluman’ ini terdaftar sebagai pegawai non-ASN di pangkalan data BKN dan berhak mengikuti seleksi PPPK,” katanya.
Dengan cara seperti itu, honorer siluman ini baik yang baru mengajar atau tidak sama sekali mempunyai peluang lulus yang sama dengan honorer yang mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
“Seperti ibu Salomina Klanith, yang mengabdi sudah 35 tahun di Kecamatan Molu Maru, harus kandas dengan kode R4 dalam hasil Seleksi PPPK,” ucapnya.
MODUS OPERANDI JARINGAN MAFIA
Untuk melancarkan kerja kotor mereka agar peserta seleksi PPPK yang sudah ditandai lulus meskipun mengantongi SK honor siluman, menggunakan permainan kotor dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT).
Penilaian yang tidak transparan ini berhasil meluluskan guru-guru honorer siluman, kesehatan bahkan tenaga teknis yang punya kedekatan dengan pejabat daerah atau pun kepala sekolah, kepala puskesmas hingga DPRD.
Mereka, para siluman ini mendapat nilai sempurna, dalam SKTT. Alhasil, nilai akhir meningkat tajam karena SKTT punya bobot nilai 30 persen dalam seleksi PPPK.
Katanya, sejumlah nama siluman yang lolos, rata-rata punya kedekatan khusus dengan para pejabat daerah dan DPRD serta BKPSDM sendiri.
“Kami yang mengajar selama bertahun-tahun tersingkir oleh nama-nama siluman lewat penilaian SKTT,’ ujar Peniel bukan nama sebenarnya, salah satu guru honorer.
Dalam praktek kotor ini, Panselda yang di-dominasi BKPSDM beralasan durasi waktu yang mereka miliki sangat singkat untuk penilaian SKTT, sehingga prosesnya tidak berlangsung profesional.
Hal ini membuat tujuan berlakunya SKTT, yakni untuk untuk menjaring tenaga honorer yang berkompeten, menjadi tidak terpenuhi dan harus menelan pil pahit.
Hingga saat ini, sejumlah nama-nama SK honor siluman baik yang lulus seleksi maupun tidak lulus telah masuk secara resmi kepada Komisi I DPRD KKT.
“Data nama-nama sudah kita masukan ke komisi I DPRD. Semoga para wakil rakyat bisa menindaklanjutinya,” ucap para honorer yang pernah mengabdi di Pemda.
Baca Juga:
Honorer Siluman Bakal Tersingkir, Bupati Tanimbar segera Proses Hukum: https://sentralpolitik.com/honorer-siluman-bakal-tersingkir-bupati-tanimbar-segera-proses-hukum/
Mereka juga mengaku akan kandas di seleksi PPPK, lantaran tak punya kolega. ‘’Kalau dewan tidak serius melihat ini, kami hanya bisa berharap bekingan Sang Pencipta,” tegas mereka. (*)
