AMBON, SentralPolitik.com – 13 Partai Politik di Kota Ambon menerima bantuan Keuangan Parpol dari Pemerintah Kota Ambon. Dari 15 Parpol yang ada, sisa dua partai yang belum mengajukan proposal.
Bantuan keuangan Partai Politik senilai Rp 955.081.250 kepada 13 partai politik di Kota Ambon.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengaku pencairan bantuan parpol harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk pengajuan proposal.
Saat ini, dua Parpol tinggal menyelesaikan satu tahap terakhir yaitu menyerahkan proposal agar penandatanganan pencairan.
“Kalau proposal sudah kita terima, langsung tanda tangan. Tidak perlu formal lagi, langsung kita cairkan,” jelas Walikota kepada media Selasa (12/8/2025).
Bantuan bersumber dari APBD 2025 untuk pendidikan politik bagi masyarakat, pembiayaan sekretariat dan kegiatan partai sesuai peraturan yang berlaku.
Sejak tahun 2022, besaran bantuan per suara meningkat dari Rp1.500 per suara menjadi Rp5.000.
‘’Bila kondisi keuangan daerah membaik, nilai bantuan berpeluang untuk kembali kita tingkatkan pada tahun mendatang,’’ katanya.
JAGA STABILITAS POLITIK
Sebelumnya berlangsung silaturahmi antara Walikota dengan pimpinan Parpol di Kota Ambon.
Hadir dalam silaturahmi ini Wawali Ely Toisutta, Forkopimda Kota Ambon, Sekot tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat lingkup Pemkot Ambon.
Selain menyerahkan bantuan, pertemuan itu juga sebagai ajang silaturahmi dengan para pimpinan Parpol untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan partai.
Silaturahmi ini bertujuan memperkuat demokrasi di Kota Ambon dan menjaga stabilitas politik agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan lancar.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam sambutannya mengingatkan demokrasi yang sehat membutuhkan sinergi antara pemerintah dan partai politik.
Baca Juga:
Pemkot Kucurkan Rp. 727 Juta bagi 11 Parpol di Kota Ambon: https://sentralpolitik.com/pemkot-kucurkan-rp-727-juta-pada-11-parpol-di-kota-ambon/
‘’Stabilitas politik yang terjaga akan menjadi jaminan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,’’ katanya. (*)
