AMBON, SentralPolitik.com – Keracunan MBG yang terjadi secara sporadis juga tidak lepas dari perbandingan antara jumlah tenaga sanitasi dengan warga yang mendapat pengawasan.
Satu Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) sesuai evaluasi menangani 35 ribu warga. Dengan rasio ini HAKLI memberi rekomendasi agar Program MBG harus mendapat evaluasi berkelanjutan.
Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) mengingatkan itu lewat rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan RI terkait pelaksanaan MBG.
‘’Sesuai kondisi empiris di lapangan, rasio TSL dengan jumlah penduduk, 1 berbanding 35.000 warga. Ini menunjukan pembinaan lapangan dan evaluasi periodik belum maksimal,’’ tandas Ketua Umum HAKLI Pusat, Prof Dr Arif Sumantri.
Penegasan ini tertuang dalam rekomendasi HAKLI kepada Menteri Kesehatan yang juga media ini terima, Jumat (10/10/2025).
Sumantri juga menyebut kalau sejauh ini hanya sekitar 19.8 persen SPPG di tingkat kabupaten/ kota yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) aktif dan memenuhi standar minimum Hiegiene sanitasi.
Sementara hanya sekitar 52 % Puskesmas belum optimal melaksanakan monitoring dan pengawasan periodik terhadap penerapan SLHS karena keterbatasan TSL dan sarana pendukung.
‘’Hasil pemantauan HAKLI bahwa lebih dari 60 persen limbah pasca pengelolaan SPPG belum tertangani dengan baik,’’ katanya.
RESIKO KERACUNAN
HAKLI juga menilai kalau implementasi SLHS pada tempat pengolahan pangan olah siap saji secara konsisten dalam menurunkan resiko keracunan pangan hingga 47 persen.
Sedangkan TPP (Tempat Pengolahan Pangan olah siap saj) yang mengelola limbah secara sirkular menunjukan efisiensi biaya operasional 15-25 % lebih rendah, sekaligus peluang ekonomi lokal dari pengelolaan residu organik.
Pada sisi lain HAKLI mengingatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan limbah memperkuat sosial capital dan berkelanjutan Program MBG.
REKOMENDASI
Dengan kondisi yang ada HKLI merekomendasi agar adanya penguatan kapasitas dan kewenangan TSL di Puskesmas dalam program MBG.
Lembaga ini juga mendorong perkuat sinergitas lintas sektor antara Kemenkes, BAPPENAS, AKKOPSI dan HAKLI dalam peningkatan mutu higiene sanitasi.
‘’Mewujudkan SPPG program MBG yang sehat dan aman serta berkelanjutan serta mendukung ekonomi sirkular berbasis pemberdayaan masyarakat,’’ katanya.
KLB
Sementara Ketua Satgas Gugus Kebencanaan HAKLI, Johny Sumbung,SKM, MKes mengingatkan adanya sinergi antara Kemenkes dan lembaga terkait agar menghindari Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam mensukseskan MGB.
‘’Kami kira langkah ini strategis teknis yang penting untuk menghindari KLB di setiap sekolah atau unit penerima MGB,’’ ingatnya.
Baca Juga:
HAKLI Pertanyakan Sertifikasi SLHS Dapur Bergizi yang Layani Sekolah: https://sentralpolitik.com/hakli-pertanyakan-sertifikat-slhs-dapur-bergizi-yang-layani-sekolah-di-seri/
Katanya, bila setiap SPPG mengikuti aturan atau pedoman dari Kemenkes terkait tempat pengelolaan makanan dapat mengurangi resiko keracunan dan lainnya. (*)
