AMBON, SentralPolitik.com – Langkah orkestrasi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendapat apresiasi dari Ketua Pemuda Katolik Komda Maluku, Denis Oratmangun atas perjuangan UU Provinsi Kepulauan.
Gubernur Hendrik sebagai Sekretaris Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) harus benar-benar memanfaatkan dengan baik posisi ini dalam mengorkrestrasi semua Anggota DPR RI dan DPD RI yang berbasis laut pulau dalam perjuangan bersama UU Daerah Kepulauan.
Pemuda Katolik melihat UU Daerah Kepulauan ini sangat penting karena menetapkan konsep Kepulauan sebagai dasar untuk menyusun tata ruang dalam pengelolaan sumber daya alam.
Karena untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan dengan gugus pulau yang terintegrasi.
‘’Pemuda Katolik siap berkolaborasi dengan teman-teman Pemuda Katolik Komda di Wilayah Provinsi Kepulauan untuk duduk bersama membahas dan memperjuangkan UU ini,’’ tandas Oratmangun.
Daerah-daerah itu yakni Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, NTB, NTT, Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah (termasuk pulau karimun).
‘’Target kita minimal ada 1 gugus tugas Pemuda Katolik di Pengurus Pusat yang berfungsi mengawal dan memperjuangkan UU Provinsi Kepulauan di Badan Legislasi Nasional, sehingga hal ini menjadi goal kita bersama di wilayah kepulauan,’’ ingatnya.
Dalam situasi efisiensi dan pemangkasan anggaran ia ingatkan tentu memiliki dampak signifikan bagi wilayah kepulauan.
Sehingga UU ini sangat penting untuk dieksekusi, karena daerah kepulauan sangat bergantung pada dana transfer pusat dan butuh investasi besar untuk konektivitas dan infrastruktur.
‘’Kami kira dengan semangat kolaboras Pemuda, legislatif, eksekutif dan stakeholders lainnya, kedepannya untuk membangun konektivitas antar daerah yang berdekatan bisa terealisasi dengan harapan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,’’ sebutnya.
PINJAMAN RP. 1,5 TRILIUN
Pemuda Katolik juga mendukung langkah Gubernur Hendrik dalam perjuangan UU Kepulauan dan penambahan pinjaman daerah.
‘’Jangankan Rp 1,5 Triliun, 15 Triliun rupiah pun kami dukung,’’ tegasnya.
Ia ingatkan Maluku punya banyak sumber daya perikanan yang selama ini retribusi dan perizinannya di ambil pusat dan pengembalian dalam bentuk DAK DAU kurang dari 30% karena efek dari pemangkasan anggaran.
Harapannya dengan 2 blok migas (Blok Masela dan Blok Seram Timur) yang ada di Maluku dan dengan wilayah pertambangan di Pulau Buru, Wetar dan Pulau Seram maka pinjaman Pemda bisa saja dinaikan.
‘’Kami kira masyarakat tidak perlu kuatir dengan skema pengembalian dana dan bunga, dengan catatan pemanfaatan benar-benar demi kemaslahatan warga.
‘’Apalagi kalau memprioritaskan sektor Pendidikan dan Kesehatan termasuk membangun 247 dapur MBG di wilayah 3T untuk melayani sejumlah penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui,’’ ingatnya.
Ia menyebut skema pengembaliannya akan lebih mudah karena pemerintah daerah memiliki sejumlah aset untuk mendongkrak PAD lewat pengelolaan Dapur Bergizi Gratis.
Baca Juga:
Pemuda Katolik Tantang Kapolda Ungkap Kasus Ilegal Oil di Dobo; Ingatkan Kepercayaan Publik: https://sentralpolitik.com/pemuda-katolik-tantang-kapolda-ungkap-kasus-ilegal-oil-di-dobo-ingatkan-kepercayaan-publik/
‘’Daripada kita kesulitan mendapatkan investor untuk membangun dapur BGN di wilayah 3T, lebih baik manfaatkan peluang ini. Apalagi ini juga untuk anak cucu kita,’’ tandasnya. (*)o
