AMBON, SentralPolitik.com – Kepengurusan Asprov PSSI Maluku periode 2021-2025 sudah demisioner. Karena itu, kegiatan PSSI di tahun 2026 adalah ilegal. Pada sisi lain desakan agar PSSI Pusat menurunkan Caretaker mencuat.
Pelatih PSA Jantje Saiya mengatakan itu kepada media ini, Selasa (3/2/2026) menanggapi kegiatan PSSI yang berlangsung pada Januari 2026.
‘’Kepengurusan Asprov PSSI Maluku periode 2021-2025 sudah selesai pada 1 Januari 2026. Karena itu segala aktivitas atau kegiatan yang mengatasnamakan Asprov PSSI terhitung 1 Januari 2026 adalah ilegal,’’ katanya.
Katanya, pada Januari 2026 kemarin, oknum Asprov sempat menggelar kegiatan seleksi pemain usia muda yang berlangsung di Halong.
Ia sempat menanyakan kepada salah satu wasit soal kegiatan itu.
‘’Asprov kan sudah demisioner, kenapa bikin kegiatan diam-diam? Harusnya kegiatan ini dijalankan oleh seorang plt, bukan Sekjen Asprov. Mau jadi Sekjen seumur hidup ya,’’ katanya.
Hanya saja wasit tersebut menyatakan kalau Asprov PSSI Maluku berakhir pada Februari 2026, bukan Januari 2026.
Saiya balik mengingatkan kalau SK Kepengurusan 2021-2025 dan tidak tertulis berakhir Februari 2026. Apalagi banyak pengurus 2021-2025 tidak mendapat SK.
Jantje juga mengaku telah mengecek beberapa pengurus ASPROV.
Ternyata saat memenuhi undangan pelantikan di Pasifik Hotel, mereka hadir tapi hanya pembagian kemeja dan Id Card. Tidak ada pelantikan dan pembagian SK.
PEMILIHAN KETUA
Pada sisi lain Jantje Saiya juga mengaku kecewa dengan Panitia Pemilihan Ketua ASPROV bernama Mantek.
Saat pemilihan berlangsung, pihaknya mendaftarkan bakal calon yang siap bertarung dalam bursa calon Ketua Asprov PSSI Maluku.
Hanya saja Panitia menggugurkan Calon mereka dengan alasan berkas tidak lengkap kami.
Tragisnya, mereka hanya menerima surat dari panitia lewat tukang ojek bernama Elisa.
’’Jadi kami sangat kecewa. Panitia pemilihan macam apa ini, tidak profesional, abal-abal,’’ kecamnya.
Seharusnya panitia memanggil klub pendukung bakal calon dan mendapat penjelasan untuk melengkapi berkas, bukan langsung menggugurkan.
‘’Ini karena panitia pemilihan memang sudah di atur-atur untuk memenangkan calon tertentu dan menggugurkan bakal calon kami,’’ tekannya.
BANDING
Atas peristiwa ini pihaknya kemudian mengajukan banding, karena masih dalam waktu masa sanggahan.
Pihaknya langsung membawa banding ke Panitia Banding dengan saudara Berto sebagai Ketua.
Hanya saja Berto tidak berada di tempat dan diterima oleh salah satu org penjaga kantor. ‘’Nah, sampai saat ini hasil bandingnya belum keluar,’’ terangnya.
Selanjutnya, mereka mendapat informasi kalau Pemilihan Ketua Asprov akan berlangsung pada 7 Januari 2026 dengan satu pasangan calon tunggal yakni sopyan.
Informasi terakhir, katanya, Kongres ilegal Asprov PSSI Maluku yang berlangsung di Hotel Natsepa pada November 2025 lalu, dibatalkan oleh PSSI.
Akibat gejolak ini, Saiya berharap PSSI segera menunjuk seorang Pelaksana Tugas Ketua Asprov untuk menjalankan roda organisasi ini.
‘’Kami kuatir kepengurusan demisioner akan melakukan kegiatan yang pada akhirnya merugikan PSSI,’’ ingatnya.
CARATEKER
Secara terbuka Saiya menuding ada dugaan penyalahgunaan Anggaran PSSI Pusat kepada PSSI Maluku per tahun sebesar Rp. 500 Juta.
Pemanfaatan dana itu tidak tahu untuk apa peruntukannya. Begitupun dengan anggaran dari KONI Maluku juga harus dipertanyakan.
‘’Kami minta BPK segera melakukan audit terhadap anggaran pemerintah baik melalui PSSI Pusat dan KONI Maluku selama kepemimpinan Lestaluhu,’’ katanya.
Sekretaris MPI Maluku sekaligus pemerhati Sepak Bola, Anthony Hendriks berharap PSSI Pusat segera menurunan Carateker untuk menyelesaikan gejolak.
Baca Juga:
KONI Malteng Terima Bantuan Sarana Olahraga dari Kemenpora: https://sentralpolitik.com/koni-malteng-terima-bantuan-sarana-olahraga-dari-kemenpora/
‘’Kami berharap PSSI Pusat menurunkan Carateker untuk membenahi Sepakbola Maluku yang sudah kehilangan arahnya,’’ tandasnya. (*)
