MASOHI, SentralPoltik.com – Inflasi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada 2026 mencapai 3,56 persen secara year on year (yoy) atau tahunan.
Angka ini lebih tinggi ketimbang (yoy) pada bulan Desember 2025 yang tercatat sebesar 2,56 persen.
Inflasi ini bukan sekadar angka statistik, tetapi cermin tekanan nyata pada daya beli rumah tangga, petani dan nelayan.
BPS Kabupaten Maluku Tengah merilis kombinasi kelompok tarif listrik dan harga ikan menjadi pemicu utama inflasi tahunan di kabupaten bertajuk Pamahanunusa itu.
Tarif listrik memberi andil sebesar 1,19 persen, akibat berakhirnya base effect diskon tarif listrik tahun lalu.
Tentu, kenaikan tarif listrik ini berdampak langsung pada rumah tangga kecil, pelaku usaha mikro.
Ikut membebani hidup di tengah kenaikan harga pangan. Komoditi lain seperti emas perhiasan terus mencatat kenaikan harga sejalan trend pasar global.
IRONI HARGA IKAN
ementara itu, harga ikan menciptakan ironi Maluku Tengah yang kaya potensi perikanan. Meski begitu harga ikan melambung naik.
Komoditi ikan Cakalang memberi andil sebesar 0,67 persen, ikan Momar 0,65 persen, ikan Kawalinya 0,55 persen, serta Bawang Merah sebesar 0,31 persen.
Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil mencapai 4,62 persen.
Sementara kelompok pakaian dan alas kaki menjadi satu-satunya kelompok yang memberikan andil deflasi sebesar 1,21 persen.
Selain inflasi tahunan, Malteng juga mencatat inflasi month to month (mtm) sebesar 1,44 persen pada Januari 2026 atau lebih tinggi dibanding inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,79 persen.
Lima komoditas pemicu inflasi bulanan di Maluku Tengah, yakni ikan Layang atau Momar, ikan Kawalinya, ikan Cakalang, Tomat dan Bawang Merah.
Baca Juga:
Inflasi Maluku Tengah, Petani Lego Hasil Pangan ke Weda dan Papua: https://sentralpolitik.com/inflasi-maluku-tengah-turun-petani-lego-hasil-pangan-ke-weda-dan-papua/
Pemda Maluku Tengah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mesti konsisten membijaki pengendalian harga, penyediaan barang sehingga tidak menggerus daya beli masyarakat. (*)
