SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Pemerintah Kepulauan Tanimbar yang dipimpin Sekretaris Daerah menggelar pertemuan bersama pihak Bandara Mathilda Batlayeri.
Romi Akhmad selaku kepala bandara ikut hadir membahas polemik ganti rugi tanaman milik warga yang hingga kini belum selesai.
Dalam pertemuan tersebut, Rabu (15/4/2026), Pemda memastikan akan menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran kepada masyarakat, khususnya warga Desa Lorulun dan Desa Tumbur.
Kedua warga desa ini terdampak proyek pengembangan bandara.
Sekda Brampi Moriolkossu kepada media ini usai rapat, menjelaskan sejumlah poin penting disepakati dalam rapat itu.
Pertama, kelebihan lahan seluas kurang lebih 5 hektare akan dikembalikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Pemda menegaskan bahwa total lahan seluas 350 hektare yang telah diserahkan akan tetap proses hibah kepada Kementerian Perhubungan.
Kedua, Pemda menyatakan komitmennya untuk membayar seluruh ganti rugi tanaman warga yang belum terselesaikan.
Pembayaran ini mencakup warga Lorulun dan Tumbur, termasuk kewajiban terkait akses jalan masuk di fasilitas kesehatan Lanut.
Ketiga, pengembalian dan penegasan batas lahan 350 hektare yang telah dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan akan dilakukan secara bersama-sama.
Proses ini melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak bandara, dan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 April 2026.
“Kami berharap prrtemuan ini menjadi titik terang atas persoalan yang selama ini memicu keresahan warga,” tandas Sekda.
Baca Juga:
Peringatan Hari Lingkungan Hidup KKT Gelar Aksi Bersih Sampah Plastik: https://sentralpolitik.com/peringati-hari-lingkungan-hidup-kkt-gelar-aksi-bersih-sampah-plastik/
Pemda pun segera merealisasikan janji pembayaran agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pengelolaan proyek strategis di daerah ini. (*)
