PIRU, SentralPolitik.com _ Jamadi, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengecam Pj. Bupati SBB, Andy Chandra As’aduddin.
—
Pasalnya, dua kali dewan memanggil Andy Chandra untuk mengikuti hearing terkait honorer pegawai Satpol PP dan Damkar SBB yang di-rumah-kan, tapi Chandra tak datang.
“Kami DPRD sudah memanggil Pj Bupati untuk mempertanyakan gaji honorer. Namun dia tak kujung datang di Kantor DPRD yang terhormat ini,” kecam Jamadi dihadapan para honorer di ruangan rapat DPRD SBB, Senin (25/9).
Jamal melontarkan pernyataan itu dalam rapat dewan yang mana para tenaga honorer ikut menghadirinya.
Untuk kedua kalinya puluhan pegawai honorer Satpol PP dan Damkar mendatangi kantor dewan. Mereka mempertanyakan langkah dewan soal persoalan yang terjadi.
LANGKAH LUAR BIASA
Menurut Jamadi, pihaknya perlu mengambil langkah luar biasa, supaya persoalan luar biasa ini bisa di sikapi.
“Kalau cuma datang di kabupaten ini tidak mau pusing, mendingan pulang saja. Kalau cuma mau biking pusing, sopi (tuak) satu botol saja sudah lebih dari pusing. Artinya semestinya pandangan dari pemerintah daerah harus sepaham dengan lembaga ini biar terkonek,” kecamnya kepada Andy Chandra yang tidak hadir dalam pertemuan itu.
Masih di hadapan honorer, lanjut Jamadi, ada edaran Menteri ARB 1, 2 dan 3. Pada edaran yang terakhir tertanggal 25 Juni, dan edaran pertama dan kedua, bahwa pemerintah daerah di seluruh RI melakukan pendataan berapa jumlah honorer yang ada.
Diingatkan pendataan tentang jumlah pegawai honorer harus berlangsung dengan baik.
Anggota yang terkenal vokal ini mencontohkan, saat pendataan ada nama Si Budi dan La budi. Dua nama itu berbeda, tapi bisa orang yang sama atau cuma satu orang.
“Kita butuh penjelasan-penjelasan terkait honorer ini,” ingat dia.
INTERPELASI
Karena itu, dia mempertegas wacana interpelasi terhadap pj Bupati SBB yang sudah bergulir.
“Olehnya itu, pimpinan harus mempertegas apa yang di sampaikan oleh sekretaris Komisi I bahwa yang sudah ada 6 orang mengajukan Hak Interpelasi,” katanya.
“Semestinya pimpinan, hari ini Senin (25/9) sudah mengagendakan kapan kita melakukan Interpelasi agar kita mempertanyakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” sambungnya lagi.
TEMUAN
Selanjutnya dia menyebut, tidak pernah ada pembayaran gaji honor menjadi temuan oleh pemerintah sebelumnya.
Kata dia baru pernah Pemerintah SBB sekarang ini membayar gaji honor, ada temuan dalam bentuk belanja pegawai.
Pihaknya juga menjelaskan kalau pihaknya sudah pernah bertemu dengan Ketua Tim Anggaran dalam hal ini Sekretaris Daerah, Kepala Keuangan, BKD, Bapeda dan Kabag Organisasi.
Baca juga:
Giliran Dewan SBB Digeruduk Honorer Satpol PP ; https://sentralpolitik.com/giliran-dewan-sbb-digeruduk-honorer-satpol-pp/
“Kabag organisasi memaparkan bahwa dalam tahun ini dan seterusnya, kita membutuhkan 83 orang Sat Pol PP dan Damkar. Jadi ini butuh penjelasan yang benar,” ingat dia. (*)
