Program WAJAR Sudah Tak Wajar, Ini Jawaban Menohok Wattimena

AMBON, SentralPolitik.com _ Program Walikota Jumpa Rakyat alias WAJAR mulai dinilai tidak wajar lagi. Selain pemindahan dari Balai Kota ke Desa-Negeri di Kota Ambon, oleh sebagian kalangan istilah ini di-pleset-kan menjadi ‘Wattimena Jumpa Rakyat.’

—

Lalu apa jawaban Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena atas protes ini?

“Ada yang bilang bahwa, Program “WAJAR” ini sudah tidak wajar lagi. Memangnya ada kepentingan politik apa di sana,” jawab Wattimena kepada media di Balai Kota Ambon, Selasa (2/1/2024).

Wajar merupakan agenda rutin Pemkot Ambon, yang berlangsung pada setiap Jumat tiap pekan yang berpusat di halaman Balaikota Ambon.

Program ini semata-mata agar warga Kota bisa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dengan tatap muka.

Pemkot Ambon kemudian mengalihkan program ini dari Balai Kota ke desa dan negeri.

Hanya saja pengalihan ini diam-diam mendapat kecaman dari sebagian kalangan. Pihak-pihak menuding adanya kepentingan politik pada pengalihan ini.

JEMPUT BOLA

Wattimena menyabut, pihaknya hadir di desa-negeri  untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pada umumnya.

“Kalau kita tinggal di Balaikota terus, gimana kita mau mengetahui masalah-masalah di negeri pada lima kecamatan. Jadi kita langsung jemput masalah di lapangan,’’ ungkapnya.

Ia menegaskan, kegiatan WAJAR berlangsung karena banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, tapi akses warga untuk menyampaikan secara langsung kepada pihaknya terbatas.

“Karena itu kita memberikan ruang semata mata untuk memberikan kesempatan kepada warga menyampaikan aspirasi langsung dengan kami saat berkunjung ke desa negeri,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Wajar, kata Wattimena, Pemerintah Kota Ambon, ingin memberikan hal baru kepada masyarakat yang ada di ibukota Propinsi Maluku ini.

Baca Juga:

3 Pucuk Senjata Api, Ratusan Pelusu Dimusnahkan : https://sentralpolitik.com/3-pucuk-senjata-api-ratusan-peluru-dimusnahkan/

“Tugas kami sebagai pemerintah yaitu mendengar keluhan masyarakat, menyerap aspirasi dan selanjutnya menyelesaikan sesuai kemampuan pemerintah,” cetusnya. (*)