AMBON (SentralPolitik) – Gubernur Maluku, Murad Ismail Selasa (4/4) siang melantik 105 Pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Ada satu pejabat yang ikut dilantik yakni Piterson Rangkoratat. Menariknya, Rangkoratat dilantik sebagai Asisten III Setda Maluku.
Rangkoratat adalah mantan Sekda KKT yang sengaja dilengserkan saat KKT dipimpin Petrus Fatlolon sebagai Bupati KKT. Dia tak patah arang dan terus mencari keadilan. Sayangnya, dia tidak bisa kembali pada jabatan Sekda yang sempat diembannya.
Pelantikan Rangkoratat memicu spekulasi dikalangan politisi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kalau mantan Sekda KKT itu bakal dipilih Gubernur untuk menggantikan Daniel Indey sebagai Penjabat Bupati KKT, yang segera berakhir Mei 2023 mendatang.
‘’Kami sudah memprediksi ini jauh sebelumnya. Kami kira pak Pit sudah disiapkan pa Murad menjadi Penjabat KKT,’’ kata salah satu politisi yang namanya enggan disebutkan.
Menurutnya, Rangkoratat tentu akan diluncurkan untuk ‘menghabisi’ barisan Petrus Fatlolon, mantan Bupati KKT, yang kemungkinan masih bercokol baik di jajaran birokrat maupun masyarakat KKT sendiri.
‘’Ingat, pak Murad itu tidak sejalan dengan PF. Entah itu karena persoalan latar belakang partai yang berbeda, atau pun masalah lain, terkait PI 10 persen pengelolaan Blok Masela yang sempat memicu polemik diantara keduanya,’’ papar sumber tadi.
Politisi ini kembali menyebut kalau peluang Pit Rangkoratat menjadi Penjabat Bupati KKT semakin terbuka. Selain dia saat ini menjabat Asisten III Setda Maluku, DPRD KKT juga sudah mengusulkan nama Rangkoratat sebagai Penjabat Bupati KKT bersama dua nama lainnya. ‘’Kami kira akan ada upaya bersih-bersih untuk mengganjal PF pada Pilkada 2024,’’ tekannya.
SYUKUR
Lantas apa komentar Rangkoratat usai dilantik? “Saya hanya bisa mengucap syukur. Tuhan Yesus baik,” singkat dia.
Untuk diketahui, masih lekat diingatan publik, bagaimana momen-momen pahit saat Piterson Rangkoratat, dilengsengkan dari kursi Sekda. Peristiwa tersebut kian menambah daftar panjang “tangan besih” kepemimpinan lima tahun kemarin.
Betapa tidak, selama masa kepemimpinan Petrus Fatlolon, tercatat 47 PNS yang dinonjobkan dari jabatan struktural. Jumlah ini belum termasuk para kepala sekolah (Kepsek). Sayangnya, mereka lengser sepihak tanpa melalui prosedur aturan kepegawaian. Bahkan secara meyakinkan, selalu berkelit bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat dan terbukti bersalah.
“Terdapat 47 PNS. Terlepas dari mereka lakukan pelanggaran atau tidak,” ungkap Penjabat Bupati Daniel Edward Indey, dalam refleksi tiga bulan kepemimpinannya, beberapa waktu lalu.
Dia merinci, dari jumlah 47 orang tersebut, Pejabat Tinggi Pratama empat orang, Pejabat Admistrator 30 orang, termasuk beberapa Camat dan Pejabat Pengawas 11 orang.
Baca Juga:
https://sentralpolitik.com/ini-capaian-penjabat-bupati-kepulauan-tanimbar/
Hal ini telah dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena mereka dinonjobkan tanpa melalui mekanisme dan aturan kepegawaian. Pihaknya sempat melakukan zoom meeting bersama Sekda, Inspektur Daerah, dan para ASN yang telah mengajukan keberatan. “Sebab mereka yang dinonjobkan itu mengaku tidak pernah menjalani pemeriksaan. Artinya diberhentikan secara inprosedural,” tandas dia.
Indey saat itu menyebut, ada tujuh orang Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga orang Pejabat Admistrator sudah direkomendasikan oleh KASN untuk dikembalikan ke jabatan semula atau setara. (TIM SP)
