Mewujudkan Budaya Politik sebagai Alat Pemersatu

BUDAYA POLITIK

Budaya politik adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertetu yang diperoleh melalui sosialisasi dan memengaruhi perilaku politik.

Budaya politik juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, simbol ekspresif, dan nilai nilai yang menggambarkan situasi di mana tindakan politik dilakukan. Akumulasi pengalaman hostoris dan tradisi dominan di masyarakat akan menentukan tindakan pemerintah yang paling tepat.

Scroll kebawah untuk baca berita

Birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan terkandung hak-hak untuk mengatur, untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka diatur.

Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Oleh karena itu, rakyat harus memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya.

Fenomena sosial menunjukkan betapa rakyat dibuat sibuk oleh apparat pemerintah untuk upacara penyambutan Presiden, Gubernur Bupati/ Walikota sebagai penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya.

Demikian pula ketika para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial, dan pengagungan alat kelengkapan negara menjadi momen penting yang menghabiskan banyak dana yang sebenarnya kurang bermanfaat.

Hal ini menunjukkan upaya rakyat untuk menghormati pemerintah/ atasan agar mereka tetap mendapat pelayanan. Padahal secara esensial, pelayanan menjadi tugas yang diemban oleh pemerintah.

PANDANGAN FUNGSIONALIME

Pandangan fungsionalisme, dalam ilmu politik berawal dari asumsi bahwa masyarakat dan sistem politik mengandung bagian-bagian yang berbeda fungsi, namun bagian-bagian itu tergantung satu sama lain.

Akibatnya, masyarakat dan system politik selalu berada dalam keadaan berkeseimbangan dan konsensus, dan karena itu stabil.

PANDANGAN KONFLIK

Pandangan konflik bermula dari asumsi bahwa masyarakat dan sistem politik terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing memiliki kepentingan yang bertentangan sehingga masyarakat dan sistem politik selalu berada dalam keadaan ketidak seimbangan dan konflik.

Atas dasar itu, maka tidak stabil. Jadi salah satu faktor penting yang membedakan suatu teori dari teori yang lain terletak pada asumsi-asumsi yang mendasarinya. (Ramlan Suberkti, Memahami Politik 1992)

Mendasari hal diatas dapat kita cermati dan rasakan ekosistim pimilihan Kepala Dearah baik Provinisi, Kota/ Kabupaten di semua daerah di Indonesia, teristimewa di Provinsi Maluku, baik Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Tenggara (Malra) yang intensitasnya mulai sangat meningkat dengan banyak bermunculan para kandidat dari petahana maupun para Politisi, Birokrat dan sebagainya.

Sejatinya semangat berkontribusi dalam pembangunan di provinsi maupun kota/ kabupaten yang ada di Maluku dirasakan memiliki fundamental yang haikiki yakni membangun dengan Hati, dan Irama tag line dengan segala model kata-kata dan kiat serta kebijaksanaan dalam memberikan harapan yang ideal.

Kontribusi pikir terlihat dan terdengar lewat Medsos, IG dan Tik Tok sangat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta perlu dilakukan konsensus agar apa yang dituangkan dalam visi dan misi kedepan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Elektabilitas para kandidat terbaik di setiap kota/ Kabupaten yang ada sudah dikenal melalui sepak terjangnya pada Partai Politik maupun Birokrasi, dan ada para pejabat Birokrat yang masih aktif yang siap untuk maju dalam perhelatan pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kota Ambon, semuanya merupakan putra-putra terbaik di Kota Ambon yang telah mempunyai segudang tride record di birokrasi dan organisasi.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) banyak bermuculan tokoh-tokoh politisi baik petahana dan tokoh-tokoh muda yang telah melalang buana di sejumlah Ormas maupun OKP dan tidak asing bagi masyarakat di KKT maupun ada yang baru memulai debut karier di bidang politik, serta di Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki beberapa figure bakal calon yang telah lama, pengusaha maupun pensiunan ASN yang begitu getol dalam mengadu kekuatan dalam pilkada serentak 2024.

PANDANGAN PARA FILSUF TERKAIT POLITIK

Menurut Socrates, keadilan (justice) merupakan tujuan politik yang layak. Ini disebabkan keadilan merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia. Menempatkan keadilan sebagai patokan politik tertinggi sama dengan memandang tujuan kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia.

Baginya, keadilan ialah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerja orang lain (the practice of minding.one’s own business)

Thomas Hobbes. Hobbes mempunyai pandangan yang lain. Pada dasamya manusia itu mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu, secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya.

Silat mementingkan diri sendiri tempak dalam persaingan memperebutkan perolehan atau kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan, dan kemuliaan demi reputasi. Manusia disebut bersifat rasional karena akal budi dan kemampuan berbicara dan berargumentasi.

Sifat rasional ini yang memungkinkan manusia bersilang pendapat tentang apa yang baik, dan sifat itu pula yang menyebabkan manusia mampu membedakan antara kepentingan sendiri dan kepentingan komunitas bersama. Oleh karena itu, sifat rasional manusia cenderung menimbulkan konflik dari pada harmoni.

John Locke berpendapat, kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang terbatas. Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah, secara alamiah manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama (perfectly free and equals).

Karena bebas dan berkedudukan sama, tiada orang yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Manusia bersifat rasional karena dialah satu-satunya makhluk yang memiliki akal budi.

Setiap manusia berhak mendapatkan “milik pribadi” (property) karena manusia juga makhluk pencari milik pribadi. Fungsi pemerintah, menurut Locke ialah memelihara “milik pribadi”, yakni perdamaian, keselamatan dan kebaikan bersama setiap warga masyarakat

Menurut Rousseau, sejarah manusia telah melalui empat tahap.

Pertama, tahap primitif atau awal kehidupan manusia ketika manusia hidup dalam suasana damai, harmonis dan bebas dari segala bentuk dominasi.

Kedua, pembentukan inti masyarakat atau keluarga-keluarga sehingga tersusunlah suatu masyarakat. Dalam tahap ini untuk pertama kalinya terbentuk lembaga hak milik pribadi.

Ketiga, penemuan metalurgi dan pertanian yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Pada tahap ini untuk pertama kali timbul ketimpangan dalam pemilikan harta benda.

Keempat, sebagai akibat ketimpangan dalam pemilikan harta benda maka timbul konflik antara orang kaya dan orang miskin. Konflik itu menimbulkan kekacauan sosial.

Oleh karena itu, untuk menciptakan dan memelihara tertib sosial, lalu dibentuk suatu pemerintah yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan keinginan umum. Dengan kata lain, pada mulanya manusia hidup dalam suasana damai dan harmonis, tetapi setelah lembaga hak milik dalam masyarakat diperkenalkan maka timbul ketimpangan dalam mana orang kaya mendominasi orang miskin.

Menurut Karl Marx masyarakat bukan terdiri atas individu-individu seperti pandangan Hobbes dan Locke melainkan terdiri atas kelas-kelas. Yang dimaksudkan dengan kelas ialah kelompok orang yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi.

Karena mereka memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi, mereka mengembangkan pandangan yang khas terhadap diri mereka dan dunia sekitamya.

Yang terpenting bagi manusia, menurut Marx adalah pekerjaannya, karena pekerjaan itulah yang sebagian terbesar membentuk wawasannya terhadap dunia sekitar. (Ramlan Suberkti, Memahami Politik 1992).

Politik Sebagai Alat Pemersatu.

Perwujudan Politik Santun dapat kita maknai selain dari nilai-nilai pancasila, dapat juga melalui TAP MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan tersebut juga dinyatakan bahwa Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tingg perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. TAP ini mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk mengamalkan etika kehidupan berbangsa. Untuk berpolitik dengan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara, paling tidak dibutuhkan dua syarat, yaitu Ada kedewasaan untuk dialog dan dapat menomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok.

Tanpa kita sadari banyak hal yang kita abaikan dalam soal kedewasan berdialog sebagai rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain dan bukan saling menyindir dengan memberikan narasi yang menonjolkan kebolehan dan kepandaian dalam kualitas kepemimpinan.

DIALOG DALAM BUDAYA MALUKU

Hidup orang Basudara, Potong di kuku rasa di daging, Ale Rasa Beta Rasa, Sagu Salempeng di pata dua, Ain ni ain, Kalwedo, Kidabela.

Apa pesannya melalui diaelektika guna memahami cara berpolitik di wilayah Maluku dengan slogan ciri khas beberapa Kota/Kabupaten di wilayah Maluku diatas, mau memberikan nilai filosofi bahwa kadang kita masih mengabaikan dialog sebagai alat pemersatu dalam budaya di Maluku.

Para bakal calon yang akan maju pada Pilkada, Pilkot dan Pilbub, dalam merespon argumentasi dan sindiran-sindiran sudah sering dirasakan masih saling menjatuhkan. Hal demikian perlu disikapi, agar kebaikan bersama yang kita hidupkan dalam perhelatan Pilkada, Pilkot dan Pilbub, sejalan dengan slogan Hidup orang Basudara, Potong di kuku rasa di daging, Ale Rasa Beta Rasa, Sagu Salempeng di pata dua, Ain ne ain, Kalwedo, Kidabela, akan menghasilkan para pemimpin yang benar-benar memperhatikan masyarakat, dan bukan hanya bermanuver guna menciptakan janji-janji manis dengan segudang kata-kata puitis tanpa melakukan aksi nyata bagi pembanguan di wilayahnya masing-masing.

Semoga perilaku politik yang masih dominan dengan egosentris golongan dan menampilkan budaya cerita tipu-tapa, serta janji-janji manis dengan warna religi, perlu dihilangkan agar masyarakat akan menerima para pemimpin benar-benar berjuang bagi rakyatnya dan bukan berjuang bagi kehendak kekuasaan semata.