Khabar24ParpolPemerintahan

Ini Pertarungan ‘Harga Diri’ PDIP Vs MI Di Jabatan Penjabat Bupati KKT

×

Ini Pertarungan ‘Harga Diri’ PDIP Vs MI Di Jabatan Penjabat Bupati KKT

Sebarkan artikel ini

Catatan SentralPolitik.com

Ny Widya Murad Ismail dan Ny Siti Atikoh, istri Gubernur Jawa Tengah. -f/istimewa-
Ny Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah berpose bersama dengan Ny Widya Murad Ismail. -f/istimewa-
PUBLIK Maluku hari ini sudah berlega diri. Penantian siapa Penjabat Walikota Ambon dan Bupati SBB plus Kabupaten Buru sudah selesai. Tiga putra terbaik bangsa sudah ditetapkan Mendagri per 22 Mei 2023 sebagai Walikota Ambon, Bupati SBB dan Bupati Buru.

Sekarang tinggal Bupati Kepulauan Tanimbar yang masih tersisa. Menarik dan ini cukup memicu andrenalin, masyarakat terutama para politisi.

Advertisement
Iklan
Scroll kebawah untuk baca berita

Tak terasa, jabatan Penjabat Bupati KKT membuat gesekan tersendiri. Ada rasa seksi disana. Ingat, seksi bukan porno… hmmm

Kenapa seksi, ya karena ada persaingan tak kelihatan antara Ruben Mariokossu, Sekda KKT saat ini dan Piterson Rangkoratat, Asisten III Sekda Maluku.

Baik Ruben alias (RM) maupun Piter (PR) sih tidak apa-apa. Toh keduanya putra Tanimbar. Ruben saat ini Sekda KKT, sedangkan PR itu mantan Sekda KKT. Toh, digesek seperti apapun keduanya tetap bersaudara.. Apalagi sama-sama dari Pulau Selaru. Satu Bahasa pula. Kadangkala ber-WA dengan menggunakan Bahasa Selaru.

Tapi dibalik itu, ada persaingan sangat ketat. RM itu didukung mantan Bupati KKT, sedangkan PR tentu anak buah langsung Gubernur Maluku, yakni Murad Ismail.

Dibalik RM ada PDIP, dibalik PR ada mantan Ketua DPD PDIP Maluku yaitu MI.

Piterson diusul Gubernur Maluku dan DPRD KKT, sedangkan Ruben cuma diusul DPRD KKT. Ada satu lagi nama yang muncul. Meky Lohy. Kadis Kominfo Maluku ini diusul Gubernur Maluku. Nama-nama mereka sudah masuk ke meja Jokowi, Presiden RI lewat surat Mendagri, tertanggal 18 April 2023.

MI itu barusan ‘dipecat’ PDIP. Tapi istri terkasihnya, bunda Widya Murad Ismail akan bertarung kursi DPR RI mewakili Maluku. Widya malah sekarang sudah dibungkus kain PAN, seragam kebesaran partai itu. Tentu PDIP tak tinggal diam. Partai moncong putih ini akan berupaya mengganjal Widya sekaligus mempertahankan satu kursi mereka di pusat.

Nah, karena itu kursi yanga tersisa, kursi Penjabat KKT akan terus diperebutkan, baik oleh PDIP maupun MI sendiri. Kursi penjabat Kepala Daerah akan menjadi rebutan, karena dengan kapasitas, kemampuan, dan peluang peluang yang tersisa, akan menjadi motor penggerak pemenangan partai. Nah, disini inilah ‘keseksian’ itu tercipta.

Malah, ada yang menyebut bila PR ditunjuk jadi Penjabat, maka lonceng kematian bagi DPIP di bumi Tanimbar, setidaknya pada gong politik 2024. Dan itu berarti PDIP tak tinggal diam.

Dengan kekuasaan di Jakarta saat ini, pertarungan akan berpindah disana. Dan disana PDIP lagi berkuasa penuh.  –Toh, pertarungan sesungguhnya ada di rakyat Tanimbar sendiri. –

Dengan kalkulasi ini, tentu PDIP akan menang dan RM tentu akan menjadi penjabat Bupati KKT.

Tapi apakah MI tetap diam? Noh, foto diatas, foto istri Murad Ismail bersama ibu Ganjar Pranowo, ibu Siti Atikoh itu isyarat kuat. Isyaratnya, meski MI tidak lagi di PDIP tapi bukan tidak mungkin dia akan bekerja untuk Ganjar, calon Presiden RI yang sudah dideklarasi PDIP. Isyarat sesungguhnya tentu ada pada hati MI.

Toh, bisa saja itu foto istri sesama Gubernur. Istri Gubernur Maluku dan istri Gubenur Jawa Tengah. Tapi dicatat pula, Ny Siti Atikoh itu orang Jawa Tengah, sama seperti Ny Murad Ismail. Yah, istilahnya ‘selendang tidak bisa buang selendang’ gitu. Tidak memisahkan tapi makin melengkapi, berlilitan.

Satu faktor lagi, faktor ini tak perlu dihitung tapi ditimang saja. Mendagri Tito Karnavian itu adiknya Murad Ismail di Kepolisian. Sama-sama Jenderal Polisi, tapi beda angkatan. Disini ‘sepatu tak mungkin lupa cepatu’ lah… hmmm

Kira-kiranya begitu. Tapi bagaimana dengan SK Penjabat KKT? Toh, RM sudah memegang SK. SK itu tentu SK normatif. Sepanjang belum ada penjabat, ya tentu ada SK Pelaksana Harian wajib ada. Ini wajib karena tidak bisa terjadi kekosongan pemerintahan.

Toh, adagium bernegara menyebut, keberadaan suatu negara atau pemerintahan itu harus ada wilayah, warga dan pemerintah. Satu detik pun pemerintah tidak boleh kosong. Itu berarti SK yang dipegang RM ya itu tadi. SK Normatif alias PLH. PLH sambil menunggu Penjabat datang.

Lalu pelantikannya kapan? Siapa yang ditunjuk? RM ato PR? Inilah yang membuat warga KKT harus bersabar, meski media ramai-ramai memberitakan. Lewat media inilah saling menjagokan terjadi. Terpola sampai ke masyarakat. Napas seakan sesak memikirkan itu. Itu memang lumrah dianalisa, karena bupati itu panutan dan dambaan masyarakat.

Toh, kita menunggu minggu keempat bulan Mei ini semuanya terbuka. Hari Senin (25/5) juga masuk minggu keempat bulan Mei 2023.

Pertarungan, tarik-menarik masih terjadi di Jakarta. Kita tetap bersabar sambil berdoa. Siapapun yang ditunjuk, itu pimpinan kita. Jangan dibawah dihati apalagi sampai mati…

Toh, biarlah para elit berproses. Entah, harga diri siapa yang nanti tergantung. Kita rakyat biasa bersabar dan berdoa saja.

Oiya, satu yang harus diingat, jangan kira KPK diam pada masalah ini. Bukan tidak mungkin ada transaksi pada proses ini. Dan bila ada transaksi, bukan tidak mungkin nasib Anda berakhir di Penjara. Dan akan semakin ramai blantika politika kita. Huh…(*)

Baca berita menarik lainnya dari SentralPolitik.com di GOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ozan-Mario
Khabar24

MASOHI, SentralPolitik.com _ Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir-Mario Lawalata berlangsung meriah. Tercatat kurang…