AMBON, SentralPolitik.com – Pemkot Ambon masuk lokus percepatan sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokus percepatan uji coba (piloting) digitalisasi Bantuan Sosial.
Sejumlah OPD teknis kini bergerak memenuhi berbagai persyaratan administratif maupun teknis, termasuk melibatkan kecamatan dan kelurahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosandi) Kota Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy, M.Si. menegaskan digitalisasi bansos merupakan langkah strategis.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta efisiensi penyaluran bantuan pemerintah.
“Melalui sistem digital, meminimalisir potensi kebocoran, distribusi bantuan menjadi lebih cepat dan penerima manfaat benar-benar sesuai data valid,” ujarnya, Senin (13/4/2026),
PERAN STRATEGIS
Ia menjelaskan, digitalisasi bansos memiliki sejumlah sasaran strategis, seperti peningkatan akurasi data penerima, agar bantuan lebih tepat sasaran, transparansi dan akuntabilitas.
Karena seluruh proses tercatat secara digital dan mudah dalam melakukan audit serta efisiensi dan kecepatan dalam penyaluran.
Selain itu, kata dia, integrasi antar instansi menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih data, sekaligus mempermudah pengawasan secara real-time oleh pemerintah pusat dan daerah.
Dalam implementasinya, terdapat peran krusial dari tiga OPD utama. Dinsos bertindak sebagai sektor utama dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
‘’Selain melakukan verifikasi dan validasi calon penerima, serta menentukan kelayakan dan menyalurkan bantuan,” kata Ronald.
Sementara Dinas Dukcapil memastikan keakuratan data identitas penduduk, melalui NIK, mencegah data ganda (fiktif), serta sinkronisasi data dengan Dinas Sosial.
Di sisi lain, Kominfosandi bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan platform digital bansos.
Selanjutnya pengamanan data melalui sistem siber dan enkripsi, serta integrasi sistem antar dinas.
AGEN PENGHUBUNG
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Pemkot Ambon juga menyiapkan sekitar 650 agen yang berasal dari unsur ASN dan tokoh agama.
Agen ini akan menjadi penghubung antara sistem digital dan masyarakat.
Mereka bertugas pendataan dan penginputan data warga, membantu verifikasi lapangan, sosialisasi program, serta mendampingi masyarakat dalam aplikasi.
Selain itu, agen juga berfungsi memberikan edukasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses pendataan.
Katanya, keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak.
Dinsos menyiapkan data dan kebijakan, Dukcapil validitas identitas, Kominfosandi menghadirkan teknologi dan keamanan, serta agen menjadi ujung tombak.
Baca Juga:
Lekransy Ingatkan Orang Tua soal Ancaman Predator di Ruang Medsos: https://sentralpolitik.com/lekransy-ingatkan-orang-tua-soal-ancaman-predator-di-ruang-medsos/
Dengan sinergi tersebut, Ronald optimistis, implementasi digitalisasi bansos dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. (*)
