SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Baru setahun menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa sudah menunjukan arogansinya soal harta kekayaan.
‘’Sebenarnya ini agak sombong sih. Tapi sekali-kali saya merasa ini perlu saya sampaikan,’’ kata Jauwerissa lewat potongan video Podcasts yang beredar di publik Tanimbar, Rabu (25/2/2026).
Dalam podcast Bacarita Tanimbar tentang Setahun Kepemimpinan RJ-JR itu terjadi dialog menyangkut sidang lanjutan kasus Korupsi PT Tanimbar Energi.
Pada sidang itu terdakwa Petrus Fatlolon mengakui kalau Jauwerissa selaku Wakil Ketua DPRD meminta uang ke eksekutif.
Sekedar tau, sebelumya pada sidang SPPD fiktif KKT tahun 2020 juga terungkap kalau Jauwerissa mewakili anggota dewan meminta uang untuk para anggota dewan.
‘’Kalau mau masih bermain-main soal isu 50 juta, Petrus Fatlolon punya uang berapa dan uang saya berapa sehingga saya harus minta uangnya,’’ katanya di Podcasts.
Warga keturunan ini dengan angkuhnya seakan-akan membandingkan kekayaannya dengan kekayaan mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Fatlolon.
Sementara itu, sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2021, Petrus Fatlolon tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 36.556.454.429.
Sementara itu, berdasarkan data LHKPN yang tercatat atas nama Ricky Jauwerissa, total harta kekayaan yang ia lapor sebesar Rp 10.367.601.208.
TIDAK SENSITIF
Pernyataan Jauwerissa yang mengklaim seakan-akan memiliki harta kekayaan lebih banyak ketimbang Fatlolon, memantik kontroversi di tengah masyarakat.
Apalagi publik lagi menanti terobosan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
KNPI KKT menilai perbandingan soal kekayaan pribadi justru tidak memiliki sensitifitas pemimpin terhadap kondisi sosial masyarakat Tanimbar.
“Rakyat tidak sedang berlomba menghitung harta pejabat. Rakyat menunggu hasil kerja, bukan kompetisi kekayaan,” ujar Ketua KNPI KKT Alexander Belay, Rabu (25/2/2026).
Pernyataan yang terkesan membanggakan jumlah kekayaan pribadi dinilai berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Apalagi sejumlah isu krusial di Tanimbar menjadi sorotan, seperti tata kelola anggaran, pelayanan RSUD, hingga polemik perjalanan dinas DPRD beberapa waktu lalu.
PERBANDINGKAN HARTA
Berdasarkan data LHKPN, total kekayaan pejabat publik memang bersifat terbuka dan merupakan kewajiban pelaporan kepada KPK.
Namun, para pengamat menilai, transparansi administratif berbeda dengan cara menyampaikannya di ruang publik.
“Transparansi itu kewajiban hukum. Tapi menyombongkan kekayaan di hadapan rakyat adalah soal etika dan empati sosial,” kata Belay.
KNPI bahkan menilai, membandingkan harta dengan pendahulu bukanlah indikator keberhasilan kepemimpinan.
Ukuran keberhasilan kepala daerah semestinya tercermin dari kualitas kebijakan, efektivitas program, serta dampak langsung bagi masyarakat.
Polemik ini semakin mempertegas tuntutan publik agar kepala daerah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama menyangkut aspek pribadi.
Di tengah tantangan ekonomi dan pelayanan publik yang masih membutuhkan perhatian serius, masyarakat Tanimbar kini menunggu satu hal yang lebih mendasar.
Baca Juga:
Fatlolon Beber Jauwerissa Minta Pembayaran UP3 Milik AT; Sidang Tipikor TE Berlangsung Panas: https://sentralpolitik.com/fatlolon-beber-jauwerissa-minta-pembayaran-up3-milik-at-sidang-tipikor-te-berlangsung-panas/
‘’Publik ingin kerja nyata yang terukur, bukan narasi tentang siapa yang lebih kaya,’’ tegasnya. (*)
