SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Bau busuk honorer siluman Lolos PPPK tercium pada pengumuman seleksi PPPK) tahun 2024 tahap II di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Modus busuk dugaan rekayasa data seleksi PPPK 2024 untuk Pemda Kepulauan Tanimbar membuka tabir kejahatan para pejabat di lingkup Pemda tersebut.
—
Hal ini memicu reaksi dari para peserta yang telah honor bertahun-tahun harus kandas. Posisi mereka terelimir dengan oknum-oknum yang bermodalkan SK-honor siluman.
SK siluman ini karena berdasarkan kedekatan atau hubungan kekeluargaan dengan para pejabat maupun DPRD setempat.
Kuat dugaan sebagian peserta yang mengikuti seleksi PPPK tahun 2024, merupakan tenaga honorer siluman.
Pasalnya kebanyakan dari mereka tidak pernah mengabdi sebagai tenaga honorer setempat. Namun kemudian lolos mengikuti seleksi.
BUKTI
Informasi media ini, ternyata ada peserta yang tidak pernah diangkat sebagai tenaga honorer, tapi bisa mengantongi SK honor dan juga lolos seleksi.
“Ada bukti kok. Peserta-peserta itu tidak ada SK honor tapi mereka lulus,” ungkap para tenaga honorer yang mengikuti seleksi namun tak lolos seleksi.
Sebut saja YSK yang terbukti secara jelas tidak pernah honor di Pemda, kini lulus dalam formasi Sekretariat Daerah asisten adminitrasi umum, bagian protokol dan komunikasi pimpinan.
“SK honor tiba-tiba saja ada, ini kejahatan birokrasi yang sangat tidak adil bagi kami yang sudah honor bertahun-tahun. Padahal salah satu syarat harus minimal honor selama dua tahun,” tandas mereka sambil berurai air mata.
Manipulasi terang-benderang jelas pada salah satu peserta seleksi yang juga dinyatakan lulus inisial FS.
Semua orang di Kota Saumlaki tahu dan melihat kalau FS kerja pada salah satu SPBU di Tanimbar. Namun lulus seleksi PPPK pada Dinas Kesehatan, RSUD PP Magreti.
“SK dia dari mana? Sementara dia hari-hari bekerja di SPBU kok. Tapi ikut seleksi dan lulus,” beber mereka.
Begitu juga dengan peserta VK, pernah honor juga di dinas sosial, akan tapi saat ikut seleksi menggunakan SK honor dari Puskesmas. Itupun lulus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
“Itu hanya segelintir peserta, namun faktanya masih banyak lagi yang praktiknya sama,” ujar mereka.
Kondisi ini menuai reaksi keras dari para tenaga honorer yang juga mengikuti seleksi PPPK tahun 2024 di lingkup Pemkab KKT.
Para tenaga honorer yang enggan media ini melansir identitasnya, mengatakan banyak kecurigaan karena ada peserta seleksi PPPK 2024 yang tidak pernah melaksanakan tugas.
Hal itu memicu kekecewaan dari para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di daerah, namun tidak lolos PPPK karena jatahnya beralih ke honorer siluman.
“Banyak nama-nama yang tidak kami kenal dan diduga tidak pernah bertugas justru tercatat sebagai tenaga honorer dan mengikuti seleksi PPPK dan mereka lulus,” ungkap mereka.
MINTA PERHATIAN BUPATI
Untuk itu, para peserta seleksi PPPK ini meminta Pemda dalam hal ini bupati untuk segera membatalkan proses seleksi ini dan melakukan evaluasi kembali.
Mereka menduga ada keterlibatan pejabat dan pegawai pemerintah dalam membuat SK siluman. Dan jika terbukti, maka harus diproses secara hukum.
“Pak bupati punya kewenangan penuh untuk melakukan cek secara mendetail keberadaan PPPK di KKT dan gampang membuktikan itu,’’ tegas mereka.
“Kasihan kami yang sudah honor bertahun-tahun dan sudah berjuang mengabdi lama namun tersingkir oleh PPPK siluman ini,’ ’timpal yang lain.
‘’Kalau bukan pak bupati, siapa lagi yang akan bantu kami, melihat penderitaan kami para tenaga honorer Pemda ini,” harap mereka.
Modus
Mereka juga meminta Bupati agar menindak secara tegas para pejabat pemda yang menandatangani SK PPPK siluman.
Para peserta ini juga meminta Pemda untuk membuka Posko pengaduan untuk PPPK siluman.
Sekedar tau, kasus semacam ini sudah pernah terjadi. Sebelumnya di tahun 2023 Badan Kepegawaian (BKN) membatalkan banyak peserta yang lulus seleksi PPPK.
Baca Juga:
Rangkoratat Serahkan SK PPPK, Gaji Berjalan Sesuai TMT: https://sentralpolitik.com/rangkoratat-serahkan-sk-pppk-gaji-berjalan-sesuai-tmt/
Tidak hanya itu sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam kasus memanipulasi SK tenaga honorer di sejumlah instansi sebagai syarat mengikuti seleksi PPPK 2023, akhirnya mendapat rekomendasi di-nonaktifkan dari jabatan. (*)
