AMBON, SentralPolitik.com _ Sejak terungkap pertemuan Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Fadlun Alaydrus dengan Agus Thiodorus, warga menilai Alaydrus bukan sosok yang diinginkan rakyat Tanimbar.
Apalagi kuat dugaan nilai pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) milik Thiodorus, jauh di atas persetujuan DPRD bersama Pemda KKT.
—
‘’Sejak menjabat Bupati KKT 10 Agustus 2024 hingga hari ini tercatat sudah banyak kebijakan kontroversial oleh Alaydrus,’’ sebut Romanus Atdjas, SH, Rabu (9/1/2024).
Atdjas merupakan seorang advokat, aktivis kepemudaan dan pegiat pemerintahan.
Ia lantas menunjuk kontraversi yang sengaja Alaydrus lakukan selama memimpin daerah penghasial gas abadi itu.
Pertama, mengangkat TR, salah satu Kabid pada dinas DLH sebagai Sespri saat banyak ASN yang nonjob.
Padahal TR saat ini juga mengemban tugas sebagai Pj. Kepala Desa Atubul dol.
TERCIDUK
Kedua, Alaydrus terciduk bertemu dengan AT, salah satu pengusaha kondang di Tanimbar pada saat Tanimbar masih ada dalam masa kampanye.
‘’Family pengusaha itu juga merupakan salah satu kontestan Pilkada, publik selain menyoroti pertemuan sarat politik, publik juga menduga pertemuan itu berhubungan dengan pembayaran UP3 serta fee,’’ sebutnya.
Berikutnya, Alaydrus juga dilaporkan membuat blunder pada saat pilkada KKT berlangsung.
Dugaan potensi terjadi kekacauan di Kecamatan Selaru menjadi dasar Alaydrus memerintahkan KPU membawa kotak suara ke ibukota kabupaten untuk rekap suara.
Terjadi komplain oleh beberapa Paslon sehingga keputusan KPU kemudian dianulir dan kotak suara di kembalikan ke Adaut untuk selanjutnya rekapitulasi tingkat kecamatan Selaru.
‘’Perintah kontroversial Alaydrus mengakibatkan pilkada KKT berakhir di MK. Paslon nomor 1 dan 2 menjadikan kasus ini sebagai dasar gugatan juga melaporkan pihak KPU dan Bawaslu ke DKPP,’’ sebut dia.
BUKAN SOSOK TEPAT
Selanjutnya, kata Adjas, selama memerintah Alaydrus diduga mengabaikan hak-hak ASN. Kondisi ini mengakibatkan ASN malas ke kantor.
‘’Ada indikasi dalam waktu dekat ASN akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembayaran hak-hak mereka,’’ katanya.
Kontroversi yang terakhir yakni ia menerbitkan SK Plh Sekda kepada Mariolkossu dengan menggantikan Watunglawar.
‘’Pergantian ini menuai protes banyak aktivis OKP serta pemerhati pemerintahan,’’ sebutnya.
Lepas dari klarifikasi Alaydrus di media, publik merasa dia bukan orang yang tepat untuk memimpin Tanimbar di masa transisi ini.
Publik menduga dalam kepemimpinan selama beberapa bulan, hanya mengamankan kepentingan segelintir orang yang tidak berdampak apa-apa untuk perbaikan pelayanan publik di Tanimbar.
Alaydrus, katanya tidak diinginkan Tanimbar karena banyak membuat keputusan kontroversial dalam kepemimpinan singkat di Tanimbar.
Baca Juga:
Kursi Sekda KKT Bergeser Lagi, Pj Bupati Diduga Berperilaku Broker Kontraktor; https://sentralpolitik.com/kursi-sekda-kkt-bergeser-lagi-pj-bupati-diduga-berperilaku-broker-kontraktor/
‘’Harapannya segera menggantinya agar tidak ada lagi kontroversi selanjutnya. Sebab Alaydrus bukan sosok tepat untuk memimpin Tanimbar,’’ pungkasnya. (*)
