Pemerintahan

BNPP Pusat Gelar Pengukuran IPKP pada PKSN Saumlaki

×

BNPP Pusat Gelar Pengukuran IPKP pada PKSN Saumlaki

Sebarkan artikel ini
FGD BNPP RI
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI Irjen. Pol. Makhruzi Rahman dan Pj Bupati KKT, Rabu (15/5/2024). -:YS/sp.com-

SAUMLAKI, SentralPolitik.com  _ BNPP RI melalui Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan FGD penajaman hasil pengukuran IPKP Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN).

Advertisement
Iklan
Scroll kebawah untuk baca berita

FGD berlangsung Rabu (15/5/2024) di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar.

Sebelumnya telah disebar kuesioner yang meliputi penilaian 3 variabel Lintas Batas, Simpul Transportasi dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator-indikator yang diisi oleh masing masing peserta FGD sesuai bidangnya.

Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, mengapresiasi tim IPKP dari BNPP RI. Ia berharap FGD ini mendapat data-data dan masukan isu-isu strategis mendasar dalam penyusunan program kegiatan pengembangan PKSN Saumlaki.

Saat ini, Saumlaki yang merupakan pusat pemerintahan di KKT telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional dengan cakupan 7 kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri).

Ketujuh Kecamatan yaitu Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Fordata, Selaru dan Wermaktian.

Sejauh ini daerah itu menghadapi sejumlah masalah yakni dalam pengembangan kota yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai.

Karena itu perlu perhatian dari pemerintah pusat demi percepatan pembangunan dan infrastruktur pemerintah.

TARGET PEMBANGUNAN

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI  Irjen. Pol. Makhruzi Rahman, mengatakan 18 PKSN yang menjadi target pembangunan hingga akhir tahun 2024 ini IPKP sebesar 0,52 persen.

Dengan demikian forum ini penting untuk melihat bersama kondisi PKS Saumlaki. “Supaya dapat gambaran dan pengelolaan PKSN Saumlaki termasuk permasalahan yang ada,” ujarnya

Menurut dia, KKT ini sangat spesifik. Potensi yang harus digali tidak lain adalah kelautan. Untuk itu perlukan fokus pengembangan pada wilayah kelautan.

Baca Juga:

Tanimbar sedang Tidak Baik-Baik Saja, Rangkoratat Kumpul Kades se-KKThttps://sentralpolitik.com/tanimbar-sedang-tidak-baik-baik-saja-rangkoratat-kumpul-kades-se-kkt/

Alhasil, dalam FGD inilah harus digali bagaimana potensi yang ada ini. Sebab dari 18 PKSN, 10 PKSN berada pada kawasan perbatasan darat dan 8 PKSN pada kawasan perbatasan laut. (*)

Baca berita menarik lainnya dari SentralPolitik.com di GOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *