AMBON, SentralPolitik.com _ Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membuka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Maluku 2026.
Ia juga berpesan kepada Bupati/Walikota se-Maluku untuk mempercepat empat program pemerintah.
Hadir pada acara ini Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI Novita Anakotta dan Nono Sampono, Wagub dan OPD Lingkup Pemda Maluku dan Bupati/Walikota se-Maluku.
Selain itu pimpinan instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Maluku, Pimpinan PT, tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait.
Musrembang berlangsung Selasa (27/5/2025) di Hotel Santika ini menghadirkan Narasumber dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas dan lainnya.
Gubernur menyebutkan kalau Musrenbang ini, merupakan Musrenbang Pertama dalam lima tahun pemerintahan 2025-2029.
Ini juga menjadi tahapan krusial bagi seluruh Kepala Daerah, serta merupakan fondasi awal mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah.
“Untuk itu, pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi besar Maluku yakni, transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045,” terangnya.
Lewerissa berharap Musrenbang dapat berjalan dengan baik dan menjadi wadah dalam menyusun RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026.
PROGRAM PRIORITAS
Lewerissa menjelaskan penguatan fondasi menuju pemerataan kemandirian daerah melalui tujuh prioritas pembangunan yakni; Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarustamaan Gedsi.
Peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal; peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Selanjutnya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim.
Serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan hukum.
Menurutnya, arah pembangunan Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai kondisi global maupun nasional. Untuk itu ia mengingatkan hati-hati dalam mengelola fiskal.
‘’Betul-betul harus bijaksana dan cermat dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
PESAN BUPATI-WALIKOTA
Sebagai wujud pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Maluku, Gubernur berharap Bupati/Walikota untuk melaksanakan beberapa hal.
‘’Percepatan penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Percepatan pembentukan koperasi merah putih,’’ inganya.
‘’Percepatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat; dan penyelenggaraan makan bergizi gratis,’’ sambungnya.
Sementara dalam RPJMN terdapat tiga proyek strategis nasional yakni Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Masela dan Maluku Integrated Port.
Pada sisi lain Maluku tengah berhadapan dengan tantangan pembangunan yang cukup kompleks, seperti tingginya tingkat kemiskinan.
Kualitas pendidikan dan kesehatan, keterbatasan prasarana dasar, serta pengembangan ekonomi khusunya sektor unggulan yang belum optimal.
Dengan sinergi kebijakan dan kerja sama yang kuat antar semua pihak, ia yakin dapat mengatasi tantangannya, dan menjaga stabilitas sosial yang kondusif demi mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Musrenbang ini, katanya, harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Baca Juga:
Resiko Bencana Hingga Global Warming masuk RPJMD Malteng; https://sentralpolitik.com/resiko-bencana-hingga-global-warming-masuk-rpjmd-malteng/
‘’Butuh diskusi yang terarah dan subtansif, agar perencanaan 2026 benar-benar implementatif, efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan,” tegasnya. (*)
