SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Jawerisa kalau para legislator di daerah itu sering meminta jatah proyek, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua II DPRD KKT Apolonia Laratmase.
“Bupati juga manusia. Sisi manusianya itulah, kami menganggap wajar ketika seorang kepala daerah melontarkan tudingan ‘papa minta saham,” kata Laratmase, Kamis (2/10/2025).
Sebelumnya, bupati mengaku kalau anggota dewan lebih banyak meminta paket proyek melalui pesan pribadi, ketimbang mengurus 592 masalah PPPK paruh waktu.
Laratmasse yang juga juru bicara DPRD KKT ini, menganggap wajar ketika seorang kepala daerah melontarkan tudingan “papa minta saham” kepada DPRD.
“Mungkin karena bupati diserang bertubi-tubi, jadi ya wajar saja, karena mungkin ada saja informasi-informasi yang seolah-olah DPRD ini tidak sejalan dengannya.”
“Lontaran kalimat bupati itu adalah bagian meluruskan komunikasi antara bupati dan DPRD dan itu hal biasa,” jawab politisi partai Gerindra ini ragu-ragu.
BAIK SAJA
Sejauh ini, Laratmase katakan, komunikasi antara legislatif dengan eksekutif (bupati) tidak seperti yang publik bayangkan. Semua komunikasi berlangsung dengan baik.
Saat meminta penegasan tentang perilaku suka minta proyek secara diam-diam kepada bupati, Laratmase kembali nyatakan bahwa sejauh ini mungkin saja ada anggota DPRD yang melakukan itu.
“Namun secara pribadi, saya tidak mengetahui hal itu. Sejauh ini kita komunikasi soal paruh waktu saja dan komunikasinya lancar, tidak ada barter paruh waktu dan minta proyek,” tandasnya.
Sementara menyangkut permintaan atau aspirasi pendemo, ia katakan bahwa DPRD tetap merespon baik tuntutan 592 PPPK.
Baca Juga:
Demo PPPK Massa Hancurkan Kantor BKD Tanimbar Geram dengan Statemen Bupati: https://sentralpolitik.com/demo-pppk-massa-hancurkan-kantor-bkd-tanimbar-geram-dengan-statemen-bupati/
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemda guna melanjutkan ke pempus melalui Menpan RB dan BKN,” tandanya. (*)
