AMBON, SentralPolitik.com – Dana Pokir (Pokok-pokok Pikiran) Anggota DPRD Maluku atas nama Edyson Sarimanella dilaporkan sengaja menggunakannya untuk perjalanan ke Belanda.
Karena itu, Ketua Umum PB Ampera Maluku, Rumadhan Wahyu Pratama mendesak aparat hukum memeriksa Sarimanella.
‘’Dana yang seharusnya menyentuh kebutuhan masyarakat di Dapil, malah di duga di-belokan sebagai hibah untuk pembiayaan perjalanan luar negeri,’’ kata Rumadhan.
Ia menyebut, tindakan Sarimanella merupakan penyimpangan dengan membiayai perjalanan rombongan Sanggar Seni ‘Rulimena Soya’ ke Belanda.
Skema ini, katanya, bukan hanya melanggar prinsip tata kelola anggaran, tapi juga mengkhianati semangat dana aspirasi rakyat lewat DPRD.
Apalagi, Sarimanella juga ikut berangkat ke luar negeri bersama peserta yang di-sebut-sebut merupakan keluarga dekatnya.
“Kami tidak melihat ini sebagai kekeliruan administratif belaka. Ini adalah bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap amanat rakyat,’’ ingatnya.
‘’Dana Pokir bukan tiket jalan-jalan ke luar negeri dengan membungkusnya sebagai pertunjukan seni. Ini modus, jaksa harus segera membongkarnya,” geram dia.
Kegiatan di luar Dapil, apalagi di luar negeri, terang-benderang bertentangan dengan Permendagri No. 86- 2017 serta UU 23-2014 tentang Pemerintahan Daerah.
TIPIKOR
Selanjutnya kata Rumadhan, ini bukan soal salah sasaran, ini menyentuh dugaan tindak pidana korupsi.
‘’Kalau benar dana publik untuk membiayai keluarga sendiri ke luar negeri, ini bukan aspirasi rakyat, tapi eksploitasi jabatan,” tambah Rumadhan.
Ampera menilai Sarimanella tidak sekadar berperan sebagai legislator, tapi bertindak seperti pelaksana kegiatan, dengan ikut mendampingi rombongan ke LN.
Kondisi ini menciptakan ruang dugaan kuat bahwa ia turut menikmati hasil dari kebijakan yang ia buat sendiri, yang secara etika dan hukum sangat bermasalah.
Lantaran itu ia mendesak aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan hingga KPK segera turun tangan. Dan jangan menunggu opini publik berubah jadi apatis.
‘’Ini saatnya membuktikan tidak ada toleransi bagi korupsi, apalagi oleh pejabat publik yang secara sadar memutarbalikkan fungsi pokok anggaran,” tegasnya.
PRESEDEN BURUK
Dalam catatan Ampera, belum pernah ada anggota DPRD Maluku yang menggunakan dana hibah Pokir untuk membiayai kegiatan luar negeri.
Ia menganggap langkah Sarimanella sebagai preseden buruk dan sinyal lemahnya pengawasan internal di DPRD Maluku.
PB Ampera juga meminta Gubernur dan pimpinan DPRD Maluku untuk tidak bersikap pasif dan cuci tangan.
Baca Juga:
Keluarga Besar Sarimanella Siap Menangkan AMAN; https://sentralpolitik.com/keluarga-besar-sarimanella-siap-menangkan-aman/
“Pembiaran adalah bentuk keterlibatan pasif. Jika pimpinan dewan dan gubernur tidak bersikap, mereka turut bertanggung jawab atas buruknya tata kelola anggaran yang terjadi,’’ tutup Rumadhan. (*)
