‘’Malahan untuk SPPD di unit Sekretariat Dewan juga dilaporkan sebagian diambil. Katanya sih untuk dibagi-bagi ke forum pimpinan,’’ tandas sumber koran ini.
Sayangnya, kata sumber tadi, ketika unsur pimpinan yang sengaja dicros cek diam-diam, ternyata mengaku kalau tidak ada uang yang masuk.
‘’ Eh ketika ada yang mencoba cros cek bisik-bisik ke para pimpinan daerah, tidak ada uang yang disetrahkan,’’ tandasnya.
Selanjutnya juga mengulas justru para pimpinan daerah, sebagian menolak mentah-mentah, dan sebagian ada yang mangaku masak-masak kalau uang bensin saja tidak ada.
‘’Bensin saja kita beli sendiri,’’ kata sumber koran ini membocorkan percakapan para pimpinan daerah.
Sayangnya pihak Kejaksaan Negeri Saumlaki yang hendak dikonfirmasi tidak berhasil ditemui. ‘’Maaf pak Kajari lagi keluar daerah. Beliau ke Jakarta, kami belum bisa memberikan keterangan,’’ tandas pegawai Kejari Saumlaki.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/jaksa-kejar-anggota-dprd-kkt-ini-babak-baru-sppd-fiktif-bpkad/
Sedangkan Petrus Fatlolon tidak berhasil dihubungi per telepon maupun pesan SMS dan aplikasi WA. Sampai berita ini dipublis tidak menjawab pesan yang disampaikan. (*)
