Jaksa Bakal Hadirkan “Saksi Spesial” di Sidang Korupsi BPKAD KKT, Siapa Dia?

SAUMLAKI, SentralPolitik.com _ Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar bakal menghadirkan ‘saksi spesial’ dalam sidang lanjutan Tipikor pada kasus SPPD fiktif BPKAD Kepuluan Tanimbar, pada sidang Senin (11/12) mendatang.

Dari sekian banyak saksi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan saksi special, selain saksi ahli lain.

‘’Iya sejumlah saksi akan kami hadirkan,’’ kata Plh Kepala Seksi Intelejen Kejari Kepulauan Tanimbar, Ricky Santoso SH menjawab Sentralpolitik.com, Jumat (8/12).

Siapa saksi special yang bakal di hadirkan nanti? Kasi Intel enggan membukanya. Hanya saja dia menyebut bakal menghadirkan Saksi Ahli dari Inspektorat.

‘’Ikuti (sidang) saja ya,’’ katanya datar. ‘’Kami akan hadirkan saksi special, termasuk saksi ahli dari Inspektorat,’’ singkatnya.

INFORMASI MEDIA

Sementara itu, informasi media ini, saksi special yang bakal hadir yakni mantan Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022, Petrus Pice Fatlolon. Hanya saja kehadiran Petrus belum dapat terkonfirmasi.

Informasi lain yang juga media ini himpun, JPU akan menghadirkan saksi special dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Petinggi KPK yang akan bersaksi sebagai saksi ahli pada sidang ini adalah Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria.

Sayangnya, Dian Patria membantahnya, meski dia saat ini sudah berada di Kota Ambon. ‘’Tidak,’’ singkat Patria ketika di hubungi.

CATATAN SENTRALPOLITIK

Masih membekas di ingatan warga KKT, anggaran covid-19 senilai Rp9,3 milyar yang di serahkan ke Polres Kepulauan Tanimbar tahun 2020 lalu, yang akhirnya di klarifikasi oleh mantan Bupati Petrus Fatlolon.

Fatlolon mengakui kalau itu merupakan kesalahan pengetikan oleh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), karena kecapean.

Seiring berjalannya waktu, fakta-fakta tentang modus perampokan uang negara yang di titipkan pada kantor bendahara umum daerah ini makin terang benderang, ketika Kejari KKT menetapkan 6 tersangka Tipikor SPPD fiktif Rp9 milyar.

Tercatat, terdapat kerugian negara sebesar Rp6,6 milyar dari Rp. 9 miliar sekian yang teralokasi.

Pada sidang Senin kemarin, JPU menghadirkan 14 pimpinan, anggota dan mantan anggota DPRD KKT. Pada sidang itu mengungkap kenyataan yang cukup mencengangkan nurani para Majelis Hakim.

Terungkap kalau APBD KKT tahun anggaran 2020 era itu, memang sengaja di rancang oleh pemimpin yang berkuasa yakni Petrus Fatlolon, bupati periode 2017-2022.

Hasil perampokan uang milyaran rupiah itu kini telah membuahkan hasil dengan lahirnya 6 tersangka yang kini telah menjadi terdakwa. Terdakwa tengah menjalani hari-hari mereka di trali besi, sambil menunggu putusan berapa tahun penjara bagi mereka.

DERETAN FAKTA PERAMPOKAN APBD

Dalam keterangan saksi Ricky Jawerisa, Wakil Ketua II DPRD KKT saat sidang, membeberkan ikhwal awal lahirnya angka Rp9 milyar dalam dokumen APBD SPPD Kantor keuangan.

Dimana pada masa itu, pembahasan APBD anggaran 2020, yang telah di bahas tahun 2019, antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalami deadlock.

Benang merah deadlock itu ada pada angka 9 milyar untuk SPPD BPKAD yang tetap tercantum manis pada dokumen APBD dari yang telah di rasionalisasi dan di setujui DPRD yakni hanya Rp1,5 milyar saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *