SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Ketua Umum Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR) Mesak Luturmas menilai Bupati KKT tidak memiliki integritas dalam menyikapi kasus P3K di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Ia menilai itu lantaran Ricky Jauwerissa tidak jujur dan konsisten memperjuangkan rakyat Tanimbar terutama menghadapi masalah seputar P3K.
“Dia sendiri berjanji untuk proses mereka. Dia sendiri yang berjanji tapi dia sendiri yang ingkari. Itu tipe pemimpin munafik, pemimpin yang tak berintegritas,” tandas Mesak Luturmas, Rabu (22/10/2025).
Sekedar tahu, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar kian geram. Janji manis Bupati Ricky Jauwerissa tidak pernah terealisasi.
Sebelumnya, Jauwerissa berjanji akan memproses hukum para pejabat di lingkup Pemda, baik kepala Puskesmas, Kepsek hingga kepala-kepala dinas yang bersekongkol memanipulasi penerbitan SK Honorer Siluman.
Para pelaku ini meloloskan oknum-oknum tertentu yang tak pernah mengabdi di Pemda. Ternyata janji Jauwerissa hanya pepesan kosong. Hingga detik ini tidak ada realisasinya.
TANGAN BESI
Belum melaksanakan janji tersebut, kini bupati yang baru seumur jagung memimpin Bumi Duan Lolat ini mengambil langkah tangan besi.
Ia memproses hukum para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang lolos dengan kategori R3 paruh waktu di Polres Tanimbar, usai demo.
Dan, ketidakmampuan Ricky dalam merealisasikan janji-janji kosongnya itu mendapat sorotan tajam dari publik Tanimbar.
Tak tanggung-tanggung, polemik Honorer Siluman ini kian memperkeruh situasi baik di tubuh Birokrasi sendiri hingga harmonisasinya dengan DPRD setempat.
Kalau kemarin Ricky membuka kedok para anggota DPRD yang sering meminta proyek secara diam-diam ketimbang berjuang mengakomodir para lulusan paruh waktu ini.
Kali ini ia kembali melakukan tindakan dengan memutarbalikkan janjinya dengan memproses hukum para P3K. Ia beralibi tindakannya merupakan penegakan aturan.
“Penegakan aturan? Aturan seperti apa yang bupati maksudkan? Jelas-jelas ada penerbitan SK honorer Siluman oleh pejabat-pejabatnya di Pemda, kok tidak proses hukum?” katanya.
KINERJA BURUK
Luturmas yang juga pengamat sosial di Tanimbar ini, secara terbuka menuding Bupati Ricky Jauwerissa atas kinerja yang sangat buruk dalam menangani masalah ini.
Sebab, seorang pemimpin yang notabene kepala daerah memiliki peran sangat penting dalam membangun kepercayaan dan integritas di tengah masyarakat.
“Salah satu kualitas seorang pemimpin adalah konsistensi dalam perkataan dan tindakan. Kami ikuti perjalanan kepemimpinannya hingga hari ini, Jauwerissa memiliki sifat inkonsisten. Dia plin-plan atau tidak tegas,” tandasnya.
Soal polemik SK honorer Siluman dan hasil test P3K hingga kericuhan terjadi, katanya, terletak pada persoalan ketidakjujuran para pemangku kepentingan termasuk bupati.
Menurutnya, bila mundur ke belakang, para honorer itu telah di-rumahkan sejak tahun 2022. Sementara ketika seleksi P3K dibuka, syarat utamanya adalah SK honorer terhitung hingga tahun 2024.
“Artinya kalau pemerintah kita ini jujur, maka tidak ada satu pun tenaga honorer daerah yang memenuhi syarat tersebut untuk ikut seleksi kan. Disinilah letak titik masalah.”
Akhirnya apa? Untuk lolos seleksi administrasi, BKPSDM memberikan solusi kepada pencari kerja ini untuk bagaimana bisa dapatkan SK honor hingga tahun 2024.
Kalau yang pernah honor dan mengurus SK di 2024, masih bisa toleransi.
‘’Tetapi masalah karena tidak pernah honor namun dapat SK hanya karena permintaan anggota DPRD, kadis, kolega bupati, wakil bupati, sekda dan lainnya,” bebernya.
Alhasil, ketika semua lolos ikut seleksi dan hasilnya tidak memuaskan bagi yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun harus kandas dengan orang yang tak pernah honor.
Sampai disini, kata Luturmas, bisakah bupati tegas terhadap permainan kotor ini, mampukah berkomitmen dengan pernyataan-pernyataannya yang menyulut emosional tenaga paruh waktu hingga bertindak sedikit ricuh?
Ataukah bupati hanya mampu menggunakan tirani besinya untuk membungkam rakyatnya demi menutupi tikus-tikus berdasi baik di birokrasi maupun legislatif.
“Ini sudah masuk dalam kejahatan terstruktur. Sebenarnya rakyat harus buat class action dengan melaporkan balik bupatinya ke polisi,” tandas dia.
KEPERCAYAAN RAKYAT PUDAR
Ia mengingatkan buntut ketidakkonsistenan bupati yang sering mengubah keputusan dan tidak menepati janji, maka jangan salahkah rakyat yang memudarkan kepercayaan.
“Apalagi isu bukan putra daerah masih sangat kencang berhembus. Poin ini bupati harus berhati-hati dalam bertindak, mengambil kebijakan dan sejenisnya. Karena jika rakyat sudah hilang kepercayaan, artinya daerah itu tidak baik-baik saja,” katanya.
Apalagi, lanjut Luturmas, kalau keputusan plin-plan yang sering kali ia tempuh berdasarkan tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
Hal ini terbukti dari pernyataan bupati sendiri bahwa ada masukan-masukan dari orang-orangnya hingga langkah hukum kepada para paruh waktu ini.
Padahal bupati sendiri lupa kalau sebelumnya telah menyatakan tidak akan memproses hukum mereka.
Baca Juga:
Honorer Siluman Bakal Tersingkir, Bupati Tanimbar segera Proses Hukum: https://sentralpolitik.com/honorer-siluman-bakal-tersingkir-bupati-tanimbar-segera-proses-hukum/
Jauwerissa Mulai Main Represif, Polisikan Aksi Demo P3K: https://sentralpolitik.com/jauwerissa-mulai-main-represif-polisikan-aksi-demo-p3k/
“Cara seperti ini akan menyebabkan keputusan yang tidak optimal, yang pada akhirnya merugikan daerah sendiri,” tandasnya. (*)
