AMBON, SentralPolitik.com _ Pj. Walikota Ambon, Dominggus Kaya berjanji tahun 2025 ini akan menutaskan persoalan-persoalan di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Persoalan yang mencuat seperti DD/ ADD, PAD, hutang pihak ketiga termasuk TPP ASN yang belum terbayarkan.
—
‘’Terkait ADD memang ada beberapa yang belum bisa kita realisasikan karena memang ada keterbatasan-keterbatasan anggaran termasuk TPP,’’ katanya saat memberikan keterangan pers, Selasa (7/1/2025).
TPP, katanya basisnya PAD, sementara PAD tidak maksimal (tak tercapai).
Pihaknya akan mengikuti regulasi, dan sepanjang memungkinkan sebagai hutang yang harus terbayar atau di-alokasikan dalam APBDes.
Entah akan masuk di APBD murni atau masuk di Perubahan, pihaknya akan mengatur dengan baik sehingga akan melunasi semuanya.
Pada sisi lain, pihaknya baru mengikuti klarifikasi dengan Kanwil Perbendaharaan, bahwa ada sebagian dana dari DAU sampai penghujung 2024 tidak terbayarkan.
Hampir semua daerah se-Indonesia mengalami kondisi ini. ‘’Sebelum kita bertanya Maluku Tengah sudah bertanya duluan. Jadi hampir semua terkendala,’’ kata Kaya.
KEUANGAN BERAT
Dia mengaku kondisi keuangan Pemkot cukup berat, karena soal pembiayaan Pilkada dan pembiayaan-pembiayaan lain termasuk utang tahun-tahun sebelumnya
“Soal realisasi utang pihak ketiga, memang kondisi pembiayaan maupun pendapatan yang tidak maksimal yang berimbas pada hutang kerja,” akuinya.
Terkait 21 OPD yang belum menginput data di SIMDA pihaknya mengaku dalam waktu dekat sudah selesai pengimputan.
Platform informasi tentang keuangan SIPD RI dan SIMDA memang bukan hal baru. Namun ia akui SIPD RI belum optimal untuk tata kelola administrasi pengelolaan keuangan secara utuh.
Untuk SIPD RI pihaknya akan mengambil langkah koordinasi dengan BPKP untuk menyiapkan semacam sistem cadangan.
‘’Supaya pertanggungjawaban kita tetap terdata secara sistem. Dengan demikian bisa mempertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran,’’ kata dia.
TIDAK TERIMA TPP
Pada sisi lain, Dominggus Kaya menegaskan ASN dan pegawai kontrak agar disiplin dalam menciptakan pelayanan publik yang prima.
Pihaknya juga akan membenahi kinerja ASN yang akan bersentuhan langsung dengan nilai TPP, termasuk kehadiran.
‘’Kita akan menerapkan sistim Absensi. Kalau di Provinsi itu tidak salah 30 persen tak hadir, tidak menerima TPP satu bulan. Kita akan terapkan juga,’’ tegasnya.
Tapi pihaknya akan mengevaluasi, jangan sampai ada ASN yang masuk sebentar, lalu pergi jalan-jalan sampai Absen pulang baru balik isi Absen.
Baca Juga:
TPP Pemkot Ambon Belum Terbayar, Ini Penjelasan Kepala BPKAD; https://sentralpolitik.com/tpp-pegawai-pemkot-ambon-belum-terbayar-ini-penjelasan-kepala-bpkad/
‘’Itu berarti kinerjanya kosong, Jadi ke depan ini akan ada pembenahan-pembenahanPj ,’’ kata Kaya. (*)
