AMBON, SentralPolitik.com _ Pemerintah Kota Ambon akan menunda kegiatan fisik yang belum terlaksana tahun 2024 sampai tahun 2025 mendatang.
Pemkot Ambon juga berupaya memangkas anggaran Perjalanan Dinas.
—
Pemkot Ambon mengambil langkah itu sebagai upaya menjaga postur APBD hingga Desember 2024, sehingga berbagai program kerja dapat terlaksana dengan baik.
Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulete mengatakan itu usai upacara memperingati Hari Kesakitan Pancasila 1 Oktober di Balai Kota, Selasa (1/10/2024).
KEGIATAN FISIK
Guna menjaga kestabilan APBD hingga akhir tahun, langkah strategis yang Pemkot lakukan yaitu mengendalikan APBD agar seimbang antara belanja dan pendapatan.
“Sudah barang tentu kegiatan-kegiatan yang sudah tidak bisa berjalan lagi, katakanlah semestinya berjalan di bulan pertama, kedua dan ketiga, tapi sampe sekarang belum berjalan, berarti kita geser ke APBD 2025,” kata Sapulete.
Ia menjelaskan, bila dipaksakan berlangsung kegiatan bersifat fisik, maka akan berpengaruh pada kualitas.
“Kalau kita paksakan jalan saat ini, akan mempengaruhi dari kualitas pekerjaan. Karena itu yang bersifat fisik, kita geser ke 2025, kecuali perencanaan,” jelasnya.
Selain itu Sapulete menegaskan, penundaan kegiatan bersifat fisik juga sebagai upaya mencegah adanya utang daerah.
Sebab hingga saat ini Pemerintah Kota Ambon masih terus melakukan pelunasan utang daerah tahun 2023.
“Kalau kita mau paksakan semua harus jalan, otomatis tidak akan tercapai kualitas bekerja. Pak Pj Walikota sudah tidak mau kita meninggalkan utang,” ungkapnya.
PERJALANAN DINAS
Sapulette juga akui saat ini Pemkot juga memiliki tugas besar yakni Pemilukada 2024. Dan anggaran APBD juga terbatas.
‘’Sehingga perlu adanya kebijakan strategis, salah satunya penundaan kegiatan bersifat fisik,’’ ingatnya.
Mantan Kadis Perhubungan ini juga mengaku akan melakukan pembatasan perjalanan dinas, sehingga anggaran tersebut dapat bermanfaat untuk kegiatan lain yang berdampak positif bagi kota ini.
“Jadi perjalanan dinas itu kalau hanya bisa dua orang, kenapa harus empat dan lima orang? Ya kan efisiensi, supaya kebutuhan yang lain bisa kita penuhi,’’ tegasnya.
Baca Juga:
Pemkot Siap Bayar TPP ASN, Asal Penuhi Tiga Syarat Ini; https://sentralpolitik.com/pemkot-siap-bayar-tpp-asn-asal-penuhi-tiga-syarat-ini/
‘’Karena untuk membayar dana ADD dan TPP bagi pegawai, itu yang harus kita selesaikan sampai dengan Desember 2024,” tutupnya. (*)
