Keputusan Kementerian Keuangan di bawah Menteri Purbaya untuk melakukan penyesuaian dan pemotongan transfer ke daerah menuai banyak reaksi.
—
BAGI sebagian besar kepala daerah, kebijakan ini menjadi momok yang menakutkan, karena berarti ruang fiskal semakin sempit, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat.
Namun, di tengah keluhan dan kekhawatiran itu, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, mengambil langkah berbeda tidak mengeluh, tetapi berinovasi.
DAMPAK PEMOTONGAN DANA ANTARA REALITA DAN TANTANGAN
Pemotongan dana pusat bukan sekedar angka di laporan keuangan.
Ia berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, kebijakan itu juga membawa pesan tegas dari pemerintah pusat daerah harus mulai mandiri.
Selama ini, ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat memang sangat tinggi.
Sebagian besar kabupaten dan kota masih hidup dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Artinya, begitu dana pusat dikurangi, banyak daerah langsung “sesak napas.”
Dalam situasi seperti ini, hanya daerah yang mampu beradaptasi dan berinovasi yang bisa bertahan.
ZULKARNAIN DAN POLITIK EKONOMI KREATIF
Zulkarnain Awat Amir tampaknya memahami pesan itu dengan baik.
Ia menyadari bahwa bertahan di tengah keterbatasan bukan dengan mengeluh, melainkan dengan memutar otak dan menggerakkan potensi yang dimiliki.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menghidupkan kembali potensi ekonomi lokal melalui event-event daerah yang melibatkan masyarakat secara luas.
Momentum HUT Kota Masohi ke-68 menjadi contohnya.
Peringatan itu tidak hanya menjadi pesta seremonial, tetapi diubah menjadi Pameran Budaya dan UMKM ruang besar bagi pelaku usaha kecil untuk memasarkan produk, berinteraksi dengan konsumen, dan memperluas jejaring bisnis.
Pendekatan ini memiliki efek berganda.
Sektor pariwisata, Budaya, kuliner, hingga jasa kreatif ikut bergerak.
Pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya besar, tetapi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah.
Inilah bentuk politik ekonomi kreatif pembangunan yang bertumpu pada kolaborasi, bukan sekedar anggaran.
KETIKA UMKM MENJADI PENYELAMAT
Langkah-langkah Bupati Zulkarnain juga menunjukkan keberpihakan terhadap sektor yang selama ini sering dianggap kecil UMKM.
Padahal, justru sektor inilah yang paling tangguh di saat krisis.
Dengan memberi ruang bagi UMKM, Maluku Tengah sedang membangun fondasi ekonomi rakyat yang kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah Maluku Tengah kemudian memperkuat langkah ini lewat kolaborasi dengan lembaga keuangan.
Setelah Maluku Tengah meraih TPAKD Awards dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK bahkan menjadikan Kota Masohi sebagai pusat kegiatan Molucas Financial Day 2025 forum edukasi dan literasi keuangan yang melibatkan para pelaku UMKM, perbankan, serta lembaga mikro.
Langkah ini menegaskan bahwa kemandirian daerah bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada dana pusat, tetapi juga soal memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi baru.
MAKNA OTONOMI YANG SESUNGGUHNYA
Apa yang dilakukan Maluku Tengah adalah refleksi dari makna sejati otonomi daerah.
Otonomi bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kemampuan daerah untuk mengelola diri sendiri secara produktif dan berdaya.
Bupati Zulkarnain telah menunjukkan bahwa meski dana dari pusat dipotong, semangat membangun tidak harus berhenti.
Kemandirian fiskal memang tidak tercipta dalam semalam.
Namun, ketika pemerintah daerah mulai berani menggali potensi lokal, menggerakkan UMKM, dan membuka ruang partisipasi masyarakat, maka kemandirian itu sedang dibangun sedikit demi sedikit.
DARI KETERGANTUNGAN MENUJU KEMANDIRIAN
Kebijakan pemotongan dana pusat oleh Menteri Keuangan Purbaya memang keras, tapi juga perlu dibaca sebagai ujian kedewasaan daerah.
Apakah kita akan terus bergantung pada pusat, atau mulai berdiri di atas kaki sendiri?
Maluku Tengah telah memilih jalannya.
Dengan kepemimpinan yang kreatif, Bupati Zulkarnain Awat Amir membuktikan bahwa daerah bisa bertahan dan bahkan tumbuh dalam keterbatasan.
Ia memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu membutuhkan dana besar cukup dengan visi, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah.
DAMPAK EVENT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
Berdasarkan hasil monitoring, kegiatan pameran mencatat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, dengan total omzet yang dihasilkan para pelaku usaha selama empat hari mencapai Rp 86.085.000.
(Angka ini diperoleh dari penjumlahan total estimasi seluruh transaksi selama kegiatan berlangsung).
Rata-rata pendapatan per pelaku usaha selama pameran Rp 2.690.000 – Rp 2.900.000.
Beberapa usaha bahkan mencatat peningkatan omzet signifikan dari hari ke hari, menandakan adanya pertumbuhan permintaan dan daya beli masyarakat selama event berlangsung.
DAMPAK LANGSUNG PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM
Kegiatan ini secara langsung meningkatkan perputaran uang di tingkat pelaku usaha kecil dan menengah.
Dengan omzet gabungan mencapai lebih dari Rp 80 juta dalam waktu singkat, kegiatan ini memberi tambahan modal kerja dan mendorong perputaran ekonomi lokal.
Selama kegiatan berlangsung, sebagian besar pelaku usaha melibatkan tenaga tambahan untuk melayani pengunjung, mengelola stok barang, dan promosi.
Hal ini turut menggerakkan lapangan kerja temporer serta aktivitas ekonomi rumah tangga.
EFEK MULTIPLIER SEKTOR LAIN
Kegiatan pameran turut mendorong sektor-sektor pendukung seperti:
•Transportasi lokal (ojek, mobil sewaan, logistik barang).
•Kuliner dan penginapan bagi pengunjung luar daerah.
•Jasa percetakan, dekorasi, dan media promosi.
Dengan demikian, setiap rupiah yang berputar di sektor UMKM menghasilkan efek berganda bagi ekonomi kota Masohi secara umum.
Baca Juga:
Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia: https://sentralpolitik.com/kesejahteraan-tenaga-kerja-di-indonesia/
Di tengah badai pemotongan dana pusat, Maluku Tengah berdiri tegak, membawa pesan penting bagi daerah lain:
“Mandiri bukan pilihan, tapi keharusan. Dan Maluku Tengah sudah memulainya.” (*)
*Reza F R Wailissa, Pengamat Ekonomi Politik, tinggal di Masohi
