SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Polemik SK honor siluman mewarnai hasil seleksi PPPK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang menyeret nama Anggota DPRD setempat Erens Feninlambir, mendorong dia angkat bicara.
Dalam rilis kepada media ini, Minggu (6/7/2025), Feninlambir menjelaskan kalau ia telah mengusulkan kepada lembaga DPRD untuk secepatnya membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Pansus ini bertugas mengusut dugaan rekayasa data rekrutmen PPPK.
“Kemarin pasca pernyataan saya dalam sidang rapat dengar pendapat, opini publik telah terbentuk bahwa saya salah satu otak SK honorer siluman ini. Padahal pernyataan saya itu tidak menginstruksikan kepada salah satu Kapus membuat SK siluman,” ujarnya.
BANTU HONORER
Ia menerangkan kalau membantu para honorer di sekolah-sekolah yang telah mengabdi lima hingga enam tahun yang mendapat gaji dengan dana BOS.
Namun nama-nama mereka tidak tercatat pada data pokok pendidikan atau dapodik.
“Akhirnya mereka meminta bantuan saya untuk menghubungi Dinas Pendidikan menyiapkan SK Kepala Dinas Pendidikan sebagai syarat untuk mengikuti seleksi PPPK. Namun saat mereka mengikuti seleksi ada di antaranya yang tidak lolos,” jelasnya.
Adapun peserta tes yang lain datang, sekitar 15 orang untuk meminta komunikasi dengan PANSELDA untuk membantu meloloskan mereka saat masa sanggah hasil tes administrasi.
Mengingat saat seleksi administrasi, mereka ini tidak lolos.
“Nah waktu sanggah itulah, saya meminta pihak BKPSD membantu. Dan setelah koordinasi akhirnya mereka bisa lolos administrasi untuk mengikuti seleksi selanjutnya.”
“Dari 24 itu, banyak juga yang tak lulus hasil seleksi kemarin. Tetapi pada intinya mereka honor sudah lebih dari dua tahun,” ujarnya.
Feninlambir yang mengaku kalau saat RDP itu, dirinya terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan ke Larat karena ada agenda kegiatan bersama dinas sosial sehingga tak bisa menyelesaikan penjelasannya pada sesi kedua dalam RDP tersebut.
PANSUS
Dengan demikian, untuk masalah ini, dan agar terang benderang tentang keterlibatan pihak-pihak dalam SK honor siluman ini, maka harus membentuk Pansus DPRD.
Pansus katanya akan menyelesaikan persoalan tersebut, karena akan melakukan pemeriksaan secara sistematis terhadap SK yang keluar dari instansi mana saja.
Baca Juga;
Bau Busuk Honorer Siluman Lolos PPPK Tercium di Tanimbar: https://sentralpolitik.com/bau-busuk-honorer-siluman-lolos-pppk-tercium-di-tanimbar/
“Dari pansus juga akan kita lihat apakah keterlibatan DPRD atau pejabat siapa saja dalam masalah ini. Dan kedepan, masalah seperti ini tidak terjadi lagi,” tandasnya. (*)
