Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi Pemda dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan 8 focus area intervensi.
Fokusnya, Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Managemen Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Desa.
“Pelaporan MCP dilakukan agar Pemda melakukan upaya pencegahan korupsi, baik sebelum terjadi korupsi maupun setelah upaya penindakan korupsi telah dilakukan KPK maupun APH lain,” tandasnya.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/ini-capaian-penjabat-bupati-kepulauan-tanimbar/
Tahun 2022, kata dia, capaian MCP di KKT 42,44 persen. Capaian tersebut masih jauh di bawah target yang diharapkan.
Untuk itu diperlukan komitmen bersama antara Pemda dan DPRD serta Stakeholder terkait dalam meningkatkan capaian MCP pada masing-masing fucus area intervensi.
“Kehadiran KPK merupakan sebuah penghargaan dan perhatian KPK kepada Pemda KKT yang terangkai dalam kegiatan Evaluasi MCP 2022, Sosialisasi MCP 2023, Akselerasi Perbaikan Tata Kelola Pemda pada Area Intevensi yang meliputi Barang Milik Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Manajemen ASN,” tukas dia. (*)
