AMBON, SentralPolitik.com _ Menteri dalam negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja di Kota Ambon, Kamis (11/1/2024).
Selama ini Ambon, Tito melakukan Rapat Koordinasi dengan Gubernur, jajaran Forkopimda dan bupati/ walikota se-Maluku.
—
Ada tiga hal yang dibahas dalam kunjungannya. Pertama, melakukan evaluasi inflasi kenaikan harga barang dan jasa.
‘’Ini adalah perintah Bapak Presiden bahwa selama ini kita telah menjaga supaya inflasi dapat kita kendalikan dan tidak naik. Seperti negara-negara lain yang membuat rakyat susah,’’tunjuknya.
Kemudian inflasi kenaikan harga barang dan jasa yang membuat beban masyarakat bisa menjadi lebih sulit. ‘’Itu namanya inflasi, lawannya deflasi, penurunan harga,” katanya kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/1/2023)
Ia menjelaskan, tingkat nasional, saat ini inflasi terjaga dengan baik di angka 2,61 persen. Ini angka yang baik bagi para konsumen. Artinya barang-barang tersedia dengan harga yang relatif cukup baik dan terjangkau.
Angka 2,61 persen ini bervariasi. Ada di daerah yang terendah 2,61 persen dan ada yang di atas 2,61 persen. Target pemerintah adalah 3 persen +-1. Artinya paling rendah 2 persen dan paling tinggi 4 persen.
‘’Posisi Maluku di angka 2,81 persen. Artinya hanya sedikit 0,2 persen di atas nasional. Meskipun angkanya sudah cukup baik, 2,81 persen, karena ada daerah yang 4 persen lebih,’’ sebutnya.
KOORDINASI DENGAN BPS
Dalam pertemuan bersama para kepala daerah, dia meminta kabupaten/ kota melakukan evaluasi dan koordinasi dengan BPS di daerah masing-masing, untuk tahu penyebabnya apa.
Ia menunjuk Nataru sebagai penyebab utama. Mudah-mudahan akan menurun lagi nanti. ‘’Satu kota yang tadi saya sudah sampaikan, hampir lima kali selama tahun 2023 di atas 3 persen, yaitu Kota Tual,’’ tunjuk dia.
Selain itu, pembahasan terkait masalah realisasi belanja pendapatan dan belanja APBD tahun 2023.
‘’Ini penting, kita ingin melihat apakah provinsi kabupaten/ kota sesuai target pendapatan dan sesuai target belanjanya yang di buat di awal tahun 2023,’’ ingat dia.
DAYA BELI
Ia menjelaskan, daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tanggalah angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator ekonomi berjalan atau tidak.
“Karena itu kita dorong realisasi belanja. Kita melihat pendapatan apakah sampai tidak sesuai target. Karena daerah Maluku baik Provinsi maupun Kabupaten/ kota, termasuk kategori kapasitas fiskalnya rendah karena PAD rendah. Mungkin yang tertinggi Kota Ambon, 30 persen. Yang lain rendah.
Anggaran pusat pun sudah tersedot oleh gaji pegawai dan operasional pegawai. Oleh karena itu kita ingin melihat dari data terbaik adalah provinsi. Karena pendapatannya di atas 60 persen dan belanjanya mendekati 90 persen.
Artinya, target untuk mendapatkan pendapatan yang lebih target pada akhir tahun 2022 (membuat APBD), itu bisa sampai 90 persen bagus. Kemudian uangnya juga dibelanjakan atau dikeluarkan lagi ke masyarakat.
Hanya saja, kata dia, ada beberapa daerah yang baru mencapai 65 persen pendapatannya. Padahal uangnya dari tranfer pusat. ‘’Memang ada proses administrasi di pusat (menteri keuangan), nah ini perlu diperbaiki daerah-daerah ini,”ucapnya.
Pasalnya, kalau tidak bisa menyerap uang dari pemerintah pusat karena tidak bisa menyusun administrasi pertanggungjawaban, kasihan masyarakat. Apalagi dibelanjakan ada yang hanya 56 persen.
‘’Artinya uangnya tidak beredar. Kalau uang tidak beredar, yang sejahtera ya pegawai, rakyat susa,’’ tunjuk dia.
PEMILU 2024
Selanjutnya, kedatangan dia ke Maluku juga untuk memastikan terkait persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
“Saya berbicara dari sisi anggaran. Dari sisi anggaran, Pemilu itu adalah APBN yang sudah kita koordinasikan dengan KPU, Bawaslu, Menteri Keuangan dan Komisi II DPR, semuanya dibiayai oleh APBN,’’ kata dia.
‘’Jadi KPU minta langsung ke KPU Pusat, Bawaslu pun demikian. TNI/ Polri minta ke Mabes masing-masing, karena Mabes sudah mengajukan ke Menteri Keuangan. Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024, itu anggarannya dari APBD,’’ rincinya.
Karena itu, sebagai penanggung jawab wilayah untuk membantu KPU dan Bawaslu, meyakinkan semua daerah di seluruh Indonesia menyusun Naskah Perjanjian Hibah.
Baca Juga:
Sah! Masa Jabatan Murad Ismail Sampai Akhir 2024 : https://sentralpolitik.com/sah-masa-jabatan-murad-ismail-sampai-april-2024/
‘’Dan khusus Maluku, saya berterima kasih, karena sepanjang saya berkunjung ke Indonesia bagian Timur, provinsi yang sudah paling sudah lengkap 12 pemerintah daerah semua sudah meneken Naskah Perjanjian Hibah dengan KPU dan Bawaslu, tinggal dengan TNI dan Polri yang masih perlu diselesaikan,’’ tuntasnya. (*)
