“Karena itu kita dorong realisasi belanja. Kita melihat pendapatan apakah sampai tidak sesuai target. Karena daerah Maluku baik Provinsi maupun Kabupaten/ kota, termasuk kategori kapasitas fiskalnya rendah karena PAD rendah. Mungkin yang tertinggi Kota Ambon, 30 persen. Yang lain rendah.
Anggaran pusat pun sudah tersedot oleh gaji pegawai dan operasional pegawai. Oleh karena itu kita ingin melihat dari data terbaik adalah provinsi. Karena pendapatannya di atas 60 persen dan belanjanya mendekati 90 persen.
Artinya, target untuk mendapatkan pendapatan yang lebih target pada akhir tahun 2022 (membuat APBD), itu bisa sampai 90 persen bagus. Kemudian uangnya juga dibelanjakan atau dikeluarkan lagi ke masyarakat.
Hanya saja, kata dia, ada beberapa daerah yang baru mencapai 65 persen pendapatannya. Padahal uangnya dari tranfer pusat. ‘’Memang ada proses administrasi di pusat (menteri keuangan), nah ini perlu diperbaiki daerah-daerah ini,”ucapnya.
Pasalnya, kalau tidak bisa menyerap uang dari pemerintah pusat karena tidak bisa menyusun administrasi pertanggungjawaban, kasihan masyarakat. Apalagi dibelanjakan ada yang hanya 56 persen.
‘’Artinya uangnya tidak beredar. Kalau uang tidak beredar, yang sejahtera ya pegawai, rakyat susa,’’ tunjuk dia.
PEMILU 2024
Selanjutnya, kedatangan dia ke Maluku juga untuk memastikan terkait persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
“Saya berbicara dari sisi anggaran. Dari sisi anggaran, Pemilu itu adalah APBN yang sudah kita koordinasikan dengan KPU, Bawaslu, Menteri Keuangan dan Komisi II DPR, semuanya dibiayai oleh APBN,’’ kata dia.
‘’Jadi KPU minta langsung ke KPU Pusat, Bawaslu pun demikian. TNI/ Polri minta ke Mabes masing-masing, karena Mabes sudah mengajukan ke Menteri Keuangan. Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024, itu anggarannya dari APBD,’’ rincinya.
Karena itu, sebagai penanggung jawab wilayah untuk membantu KPU dan Bawaslu, meyakinkan semua daerah di seluruh Indonesia menyusun Naskah Perjanjian Hibah.
Baca Juga:
Sah! Masa Jabatan Murad Ismail Sampai Akhir 2024 : https://sentralpolitik.com/sah-masa-jabatan-murad-ismail-sampai-april-2024/
‘’Dan khusus Maluku, saya berterima kasih, karena sepanjang saya berkunjung ke Indonesia bagian Timur, provinsi yang sudah paling sudah lengkap 12 pemerintah daerah semua sudah meneken Naskah Perjanjian Hibah dengan KPU dan Bawaslu, tinggal dengan TNI dan Polri yang masih perlu diselesaikan,’’ tuntasnya. (*)
