SAUMLAKI, SentralPolitik.com _ Kursi Sekda Kepulauan Tanimbar bergeser lagi. Ini akibat ulah Penjabat Bupati, Alwiyah Fadlun Alaydrus.
Ia kembali mengganti Sekda KKT dari Ronald James Watunglawar kepada Brampi Moriolkossu. Persegesan ini diduga terkait pembayaran UP3 milik Pengusaha tajir AT yang tak terealiasasi.
—
Gonjang-ganjing pergantian sekda ini membuat para birokrat di Tanimbar mencibir Alaydrus. Mereka menyebut kalau Alaydrus sudah bertindak selaku broker kontraktor.
Sumber media ini menyebut kalau sejak menduduki kursi Bupati KKT, Sabtu, 10 Agustus 2024, Alaydrus dua kali melakukan pergantian Plt Sekda KKT.
Awalnya ia melengserkan Agustinus Songupnuan dengan Ronald James Watunglawar. Belakangan dia mengganti Watunglawar dengan Bram Mariolkossu.
Penunjukan Mariolkossu sebagai PLH sesuai SK nomor: 800.1.31/297/SPPH/2024, tertanggal 30/12/2024. Mariolkossu merupakan Kepala Badan Kesbangpol KKT.
UTANG PIHAK KETIGA
Sumber menyebutkan kalau pergantian ini terkait UP3. Karena Watunglawar bersikeras pembayaran hutang harus sesuai mekanisme rekomendasi KPK RI.
Informasi media ini di internal Pemda, kalau penunjukan PLH Sekda ini lantaran Watunglawar menentang kebijakan Alawiyah memuluskan pembayaran UP3.
Utang Pihak Ketiga (UP3) kepada salah satu pengusaha besar di Bumi Duan Lolat dengan angka yang fantastik itu sampai saat ini masih menggantung.
“RW dianggap sebagai orang yang menghalangi skenario pejabat bupati untuk bayar UP3,’’ kata sumber yang mewanti-wanti tidak menyebut indentitasnya, Selasa (7/1/2025).
Lantas mengapa Moriolkossu yang menjabat? ‘’Karena dia itu loyal dan mudah diatur sesuai keinginan pj bupati,” sambungnya.
Menurutnya, pergantian dalam jabatan dalam birokrasi pemerintah itu adalah hal yang normal.
Asalkan ada alasan rasional dan tidak membuat kebijakan sesuka hati, apalagi karena bisikan kepentingan.
Ada banyak tindak-tanduk pejabat bupati yang menyimpang sejak ia menjabat, mengganti Piterson Rangkoratat karena maju Pilkada Tanimbar 2024 kemarin.
Alaydrus di laporkan sejauh ini memboyong begitu banyak pasukannya yang berjubah ASN maupun tidak dari pemerintah Provinsi Maluku ke Tanimbar.
Alhasil, langkah ini menjadi beban dan tanggungjawab Pemda KKT untuk “menafkahi” mereka.
SPPD
Ia lantas menunjuk masalah di Bagian Umum Setda KKT yang mencuat setelah pemeriksaan internal oleh Inspektorat.
‘’Ada ratusan juta SPPD yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Itu untuk apa? Karena harus menuruti keinginan pj bupati,” kesal sumber lainnya.
BROKER KONTRAKTOR
Foto pertemuan terbatas Pj.Bupati Alawiyah bersama pengusaha AT yang beredar, kian membuka tabir tuduhan sebagai broker untuk memuluskan pembayaran UP3.
Padahal DPRD KKT secara kelembagaan tetap getol mempertahankan kesepakatan hanya pada angka yang telah mendapat persetujuan bersama yakni Rp, 4 milyar.
LIBATKAN GUBERNUR TERPILIH
Kisruh jabatan sekda KKT ini konon bergulir hingga ke telinga Gubernur Maluku Terpilih, Hendrik Lewerissa.
Baca Juga:
Alaydrus Resmi Jabat Bupati Kepulauan Tanimbar; https://sentralpolitik.com/alaydrus-resmi-jabat-bupati-kepulauan-tanimbar/
Mengingat Alawiyah merupakan anak buah eks Gubernur Maluku Murad Ismail yang kalah pada pertarungkan pilkada 27 November 2024 kemarin. (*)
