Lewerissa Ajak Bupati-Walikota Samakan Persepsi Bangun Maluku

MAGELANG, SentralPolitik.com _ Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menggelar pertemuan bersama Bupati/Walikota se-Maluku pada Minggu, 23 Februari 2025.

Pertemuan di sela-sela retret hari ketiga di Magelang ini untuk menyatukan persepsi membangun Maluku.

—

Sembari menikmati hidangan makan, Hendrik bersama bupati/ walikota, bertukar pikiran untuk menyatukan presepsi dan menyatukan derap langkah bersama membangun senergitas dalam kebersamaan ‘par maluku pung bae.’

Membangun Maluku tidak dapat berjalan secara parsial yaitu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota berjalan sendiri-sendiri, namun butuh sinergitas.

‘’Sehingga pembangunan itu dapat berjalan simultan dan memerlukan kesamaan persepsi dan tindakan,” kata Lewerissa sebagaimana rilis Humas Pemprov Maluku.

Lanjut Lewerissa, kegiatan ret-ret saat ini juga merupakan upaya Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dapat menyatukan pikiran dan langkah membangun Indonesia ke depan, yang berakar dari pembangunan kabupaten, kota dan provinsi.

Persoalan utama Maluku adalah menurunkan tingkat kemiskinan,kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang perlu melakukannya secara terpadu.

Kerja-kerja ini kata dia, harus berjalan bersama sehingga masyarakat benar-benar merasakannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan investasi guna penyerapan tenaga kerja.

“Kami memohon dukungan doa dari masyarakat Maluku sehingga bisa melewati program retret dengan baik” pinta Hendrik.

SAPTA CITA

Pasangan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam kepemimpinannya memiliki Visi dan Misi yang tertuang dalam Sapta Cita.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (good governance and public service).

2. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran (pro poor and unemployment).

3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah.

5. Pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengeloaan sumber daya alam yang sustainable (etis, responsif, akuntabel).

6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan membuka aksesibilitas pasar untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

Baca Juga:

‘Jalan Juang’ Latuharhary dan Lewerissa; https://sentralpolitik.com/jalan-juang-latuharhary-dan-lewerissa/

7. Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan, dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. (*)