Pemerintahan

Lima  Fraksi Minta Tingkatkan Anggaran Sekwan, Alaydrus Sebut Tingkatkan PAD

×

Lima  Fraksi Minta Tingkatkan Anggaran Sekwan, Alaydrus Sebut Tingkatkan PAD

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Kepulauan Tanimbar
Penjabat  Bupati Pj Bupati Kepulauan Tanimbar,  Fadlun Alawiyah Alaydrus. F:YS-

SAUMLAKI, SentralPolitik.com _ Sementara Penjabat  Bupati KKT,  Fadlun Alawiyah Alaydrus menyatakan akan berupaya meningkatkan PAD kabupaten itu.

—-

Advertisement
Iklan
Scroll kebawah untuk baca berita

Sekedar tau, permintaan peningkatan anggaran Sekwan mengingatkan publik atas dugaan korupsi di DPRD KTT sekira Rp. 14 miliar pada SPPD fiktif.

Permintaan menaikan anggaran ini terungkap pada pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KKT, terhadap RAPBD 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (17/12/2024)

Alaydrus dalam sambutannya mengingatkan kalau pentingnya penyusunan Raperda sebagai langkah strategis dalam memperkuat dasar hukum untuk menjalankan berbagai program pembangunan di Bumi Duan Lolat ini.

Menanggapi pandangan umum ke-7 fraksi di DPRD itu, ia mengulas beberapa hal yang akan Pemkab upayakan pada tahun mendatang.

Pertama, mendorong pencapaian target kinerja pemerintah daerah yang terangkum dalam 3 indikator tujuan strategis dan 8 indikator sasaran strategis melalui penetapan 6 Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2025 nanti.

Kedua, upaya memaksimalkan PAD demi mengurangi ketergantungan daerah atas transfer pusat.

‘’Sehingga secara perlahan-lahan mengurangi rasio ketergantungan keuangan daerah yang saat ini mencapai angka 96,14 persen,’’ katanya.

Selanjutnya ketiga yakni mengevaluasi kembali kebutuhan prioritas sejumlah perangkat daerah agar dapat diakomodir pada RAPBD tahun 2025.

REKOMENDASI KPK

Berikutnya memprioritaskan pemenuhan rekomendasi KPK RI atas penyelesaian Utang Pihak Ketiga, terutama pada RS Ukurlaran, renovasi sejumlah Gedung Kantor Daerah dan elektronifikasi sistem pemerintahan maupun pengelolaan PAD.

Serta mengakomodir bantuan iuran JKD sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

‘’Dan memastikan efektivitas dan efisiensi belanja seluruh perangkat daerah dari setiap sumber pembiayaan yang tersedia,’’ tegasnya.

Ia juga berjanni akan menampung usulan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan dana Hibah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan.

Pihaknya juga akan menjaga postur RAPBD 2025 agar tetap sehat.

Baca Juga:

Pj Bupati KKT Jadi Irup Perdana HUT Kemerdekaan RI ke-79; https://sentralpolitik.com/pj-bupati-kkt-jadi-irup-perdana-hut-kemerdekaan-ri-ke-79/

‘’Sehingga jika terjadi defisit, maka masih berada pada ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan pemerintah pusat,’’ ingat dia. (*)

Baca berita menarik lainnya dari SentralPolitik.com di GOOGLE NEWS

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *