SELAMAT TAHUN BARU!
1 Januari 2025, umat Katolik sedunia memperingati 1 Januari sebagai Hari Raya Maria Bunda Allah.
Agama Katolik menyebut Maria sebagai “Bunda Allah” merupakan penghormatan tertinggi kepada Maria. Sama seperti Natal menghormati Yesus sebagai “Raja Damai”, Hari Raya Maria Bunda Allah menghormati Maria sebagai “Ratu Damai”.
Semoga Bunda Maria sebagai Pelindung Kota Ambon ini, akan senantiasa memberkati dan memberikan kabar gembira dalam kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Ambon. Nossa Senhora Da Anunciada…
POTENSI DAN TANTANGAN DI MALUKU
Perwujudan dan gambaran Bunda Maria sebagi Bunda Allah, mau menunjukan dalam kekurangan dan kelemahannya sebagai seorang perempuan yang dipilih oleh Allah, dengan tegas menyatakan kebesaran Allah, dengan mempersiapkan jalan bagi lahirnya sang Putera yang datang kedunia dengan kerendahan hati dan penuh kasih.
100 hari kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada 17 program prioritas, namun ada 3 program yang penulis perlu ulas kiranya dampaknya akan kita tunggu di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon tercinta, melalui ‘kabar sukacita’ yang kita nantikan oleh para pemimpin terpilih.
Bukan secara kebetulan bahwa, makna kebangkitan Maluku saat ini lahir Putera dan Putri di kota/ kabupaten yang terpilih bagi masa depan Maluku.
Beberapa hal menjadi perhatian dan pertimbangan secara serius yaitu Dalam Program Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
KORUPSI
Korupsi menjadi salah satu hambatan besar dalam pembangunan daerah. Program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tegas dan transparan sangat diperlukan di Maluku.
Pemerintah pusat diharapkan mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik.
Agar setiap pengelolaan anggaran dapat dirasakan dampaknya bagi penerima manfaat.
KEMISKINAN
Program ini mungkin akan sedikit tidak efektif jika pelaksanaan program tidak dilakukan dengan memprioritaskan kewilayahan dan turun langsung ke wilayah yang tergolong miskin di setiap kabupaten di Maluku.
Mengingat banyak keluhan masyarakat Maluku di wilayah terpencil, yakni saudara-saudara kita yang masih belum tersentuh pembangunan, baik akses jalan, pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana tempat ibadah.
REFORMASI
Dampak hukum yang dirasakan masyarakat Maluku belum sepenuhnya menonjol.
Pemerintah diharapkan konsisten meningkatkan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat Maluku.
Upaya ini termasuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, memperbaiki system kinerja peradilan, dan memastikan perlakuan yang setara bagi semua warga negara tanpa pandang bulu.
Selain itu, reformasi di bidang hukum bertujuan untuk memastikan adanya keadilan yang merata dan menegaskan supremasi hukum di pemerintah provinsi dan kota/ kabupaten.
Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berdaya guna.
Pemerintah dan institusi diharapkan meningkatkan profesionalisme birokrasi dan menyederhanakan proses administrasi, kepangkatan yang relefan dan tidak ada calo dalam Institusi, baik kenaikan pangkat maupun upgrade kepangkatan dengan modal prestasi kerja di unit kerja, ASN dan TNI/ POLRI sudah dapat dipromosi/ diprioritas.
Harapannya layanan publik secara adminitrasi dapat berdaya guna dan membangun kepercayaan diri ASN danTNI/ POLRI itu sendiri.
Orientasi alur kinerja tersebut perlu keutamaan para pemimpin Birokrasi dan Institusi memperhatikan hasil kinerja profesionalisme anggotanya yang di bangun secara baik oleh bawahannya, sehingga tidak ada alasan sistim error atau human error.
MENANTI LANGKAH KONKRET
Sebagai pemimpin, gebrakan Bapak Prabowo dan Mas Gibran sangat dinantikan, khususnya dalam bentuk program nyata seperti:
Peningkatan anggaran pembangunan untuk daerah Maluku.
Dengan terpilihnya salah satu kader terbaik di Maluku dari Partai Gerinda yang akan dilantik sebagai Gubernur, Bapak Hendrik Lewerissa yang berpasangan dengan Bapak Abdullah Vanath sebagai Wakil Gubernur, maka perpanjangan tangan pemerintah pusat akan kita nantikan dengan program-program yang pro rakyat dan memastikan bahwa rakyat Maluku akan lebih merasakan dampak dari kue pembangunan dari pusat sampai ke kabupaten/ kota.
Kedekatan dengan pemerintah pusat akan seyogyanya dapat menjadi pintu masuk bagi perkembangan di Maluku.
PROGRAM KHUSUS
Perlunya Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi program kerja dengan visi.
Pemerataan pembangunan yang diusung, duet Prabowo dan Gibran ini merupakan kesempatan besar untuk mengukir sejarah, sebagai pemimpin yang benar-benar memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang selama ini merasa terpinggirkan.
Kota Ambon, dengan segala potensinya, berharap siap guna menyambut gebrakan tersebut dan menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif bersama bapak Bodewin Wattimena – Ibu Elly Toisutta yang siap dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota nantinya, dapat memberikan warna yang harmonis dan terpadu dalam pembangunan Kota Ambon yang lebih maju dan sejahterah.
PEMERATAAN KEBIJAKAN SECARA MASIF SAMPAI KE MALUKU
Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, pemerintah pusat akan selalu melakukan supervisi, monitoring, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal (Isnaeni, 2019).
Sesekali diharapkan kunker, Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden dapat sampai ke Maluku, guna mengetahui lebih jelas permasalahan yang terjadi di wilayah Maluku.
Pemerintah Provinsi senantiasa menjadi perpanjangan tangan Pusat untuk ke daerah kota/ kabupaten. Oleh karenanya dengan problem solving yang dihadapi Maluku saat ini kiranya diharapakan, agar para pemimpin dari pusat harus sampai di wilayah Maluku, dan Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten sedapatnya bersinergi dan kontruktif dalam pelaksanaan programnya, serta tepat sasaran.
Sehingga langkah-langkah konkrit guna kesejahteraan pembangunan masyarakat bukan saja di Maluku namun di wilayah nusantara sedianya dapat dirasakan nikmat pemerataan pembangunan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
Gebrakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diharap akan mengakomodir persoalan Maluku secara serius, agar keberlangsungan stabilitas Hukum di Maluku terkait korupsi yang masih tinggi teristimewa di Kota/ kabupaten dapat di perbaikan secara baik.
Begitupun tata kelola penganggarannya dapat berdampak bagi pembangunan ekonomi di Maluku.
Beberapa pikiran yang sedapatnya menjadi ulasan punulisan ini yaitu :
1). Fokus utamanya adalah pengawasan Pemerintah dan transparansi anggaran APBD serta peningkatan pengawasan dana desa.
2). Digitalisasi Layanan Publik dan Keuangan Daerah yaitu Implementasi sistem e-budgeting dan e-procurement di seluruh kabupaten/kota di Maluku untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.
3). Memastikan semua proses administrasi dan keuangan daerah terdigitalisasi dan transparan dan tepat waktu dalam realisasinya.
4). Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum di Maluku dengan memberikan pelatihan intensif kepada aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di wilayah Maluku untuk menangani kasus korupsi secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan hukum.
5). Memberikan penghargaan kepada instansi dan individu yang berhasil menunjukkan komitmen dalam pencegahan korupsi.
6). Audit Khusus untuk Sektor-Sektor Rawan Korupsi. Fokus pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini menjadi sorotan dalam penyalahgunaan anggaran dan Menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit yang mendalam.
7). Mengaktifkan Forum Diskusi Terbuka dengan Masyarakat, secara berkala antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Maluku untuk menerima masukan dan melaporkan progres pemberantasan korupsi.
Sebagai penutup, mengutip pesan Kardinal Indonesia sekaligus Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo dalam refleksi Natal 2024, beliau berharap Indonesia menjadi tempat lahir para pemimpin, “yang lahir untuk melayani, bukan untuk dilayani”.
Baca Juga:
Posisi Tawar SDM Maluku pada Pemerintah Pusat; https://sentralpolitik.com/posisi-tawar-sdm-maluku-pada-pemerintah-pusat/
https://matiasneis-watunglawar.blogspot.com/
Dengan demikian pesan tokoh agama, mengungkapkan agar ketika tanggungajawab para pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat, dan telah siap mengemban amanah yang suci oleh rakyat, sepatutnya mempunyai perhatian dan ketulusan hati, untuk melayani rakyatnya sampai ke setiap wilayah, yang senantiasa merindukan perubahan. Semoga. (*)
