AMBON, SentalPolitik.com – Pemerintah Kota Ambon mematangkan persiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di lantai 4 Ambon Plaza (Amplaz).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Febby Mail, menegaskan MPP bukan sekedar gedung megah, tapi pusat integrasi layanan publik.
MPP akan menghadirkan sekitar 70 jenis layanan, baik perizinan maupun non-perizinan, yang berasal dari instansi internal Pemkot hingga lembaga vertikal dan non-pemerintah.
“Pelayanan terbagi dari internal Pemkot, seperti PTSP untuk perizinan penelitian, perizinan usaha, serta layanan non-perizinan, termasuk bantuan NIB,” jelasnya, Rabu (11/02/2026).
Layanan yang tersedia meliputi pembayaran PBB dari Badan Pengelola Pajak Daerah, serta seluruh layanan administrasi kependudukan Disdukcapil, akta kelahiran, akta kematian, perekaman KTP, hingga pengambilan KTP.
Mal ini juga melibatkan instansi di luar Pemkot seperti Imigrasi untuk layanan paspor dan keterangan tinggal WNI, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu Kejaksaan juga menyediakan layanan konsultasi hukum.
Untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, MPP menerapkan sistem antrian berbasis elektronik dengan kuota awal 50 orang per layanan, yang dapat diperluas hingga 200.
Saat ini, bangunan fisik MPP telah rampung 100 persen. Namun, pengisian interior dan sistem pendukung masih dalam tahap pengerjaan baru mencapai 50 persen.
“Sekarang kami masih dalam proses pengadaan barang. Soft opening akan dilakukan setelah pengadaan selesai. Targetnya sekitar Juni atau Juli,” ungkapnya.
Baca Juga:
Pemkot Bakal Sulap Amplaz Jadi MPP; Apa itu MPP: https://sentralpolitik.com/pemkot-bakal-sulap-amplaz-jadi-mpp-apa-itu-mpp/
Dengan konsep layanan terintegrasi ini, ia berharap MPP menjadi wajah baru pelayanan yang cepat, transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. (*)
