AMBON (SentralPolitik) – DPD PDI Perjuangan Maluku sepertinya terkesan ‘santai’ dalam menghadapi Murad Ismail bahkan sampai mendongkelnya dari kursi Ketua DPD Maluku.
—
Betapa tidak, menghadapi klimaks polemik seputar puncak pergantian MI, DPD ‘hanya’ mengirim perempuan untuk melawan MI dan para pedukungnya.
Disisi lain mekanisme pergantian seorang Ketua DPD sudah diambil secara organisatoris, dengan memboyong Ketua DPC PDIP se-Maluku ke Jakarta.
‘’Bahwa Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, terhitung dari Januari 2022 sampai 2023 tidak pernah menghadiri rapat bersama DPD PDI Perjuangan Maluku,’’ tukas sumber Koran ini disela-sela keterangan pers Forum Perempuan PDI Perjuangan Maluku Pembela Demokrasi di Kantor DPD PDI Perjuangan Maluku (1/5) kemarin, pukul 17.00 WIT.
Sumber yang juga perempuan tapi meminta namanya tidak dipublis ini menyebut, hal itu merupakan salah satu dari sekian alasan partai untuk mencopot Murad Ismail, termasuk memanggilnya menghadap DPP PDIP di Jakarta pada 27 April 2023 kemarin.
‘’Nah, ketika ibu Widya Pratiwi pindah ke partai lain, semua DPC berangkat ke Jakarta untuk memprotes. Berangkat karena kepentingan marwah dan wibawah partai,” kata dia.
”Kita masuk partai itu harus tunduk dan taat, karena hakekat dari organisasi adalah menyerahkan diri kita untuk diatur oleh organisasi, bukan kita datang lalu atur organisasi,’’ tukasnya sambil menempel jari telunjuk pada bibirnya, setengah melolot. Isyarat keras namanya jangan dilansir.
ANGKAT BICARA
Sementara itu, saat konferensi pers kemarin, kader Perempuan Ningsih Batjo menyebut, kepindahan Widya ke partai lain menjadi keprihatinan tersendiri.
Secara ideologi organisasi, dia mengaku prihatin dengan sikap Ketua DPD yang tidak tunduk pada aturan partai.
”Karena PP no.25 peraturan partai sudah jelas menyebut dalam satu keluarga, kita tidak bisa menujukan perbedaan sikap politik atau berbeda partai politik,’’ tunjuk Batjo menanggapi isu miring yang beredar akhir-akhir ini.
1 komentar