AMBON, SentralPolitik.com – Pulau Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar layak dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi strategis pembangunan Maluku Integrated Port (MIP).
Studi pra-kelayakan oleh PT Nindya Karya dan PT ITS Kemitraan tahun 2019 menyimpulkan ahwa Pulau Selaru layak dan potensial sebagai Integrated Maritime Logistic Base (IMLB)/ Maluku Integrated Port.
Apalagi Selaru memiliki kedekatan dengan sejumlah blok migas besar nasional dan internasional.
“Karena itu Pulau Selaru layak sebagai kawasan industri dan pelabuhan logistik terpadu,’’ kata tokoh Pemuda Tanimbar, Hendrik Jauhari Oratmangun.
Kepada media ini Minggu (22/6/2025) Oratmangun menyebut, blok besar ini yakni Blok Masela, Blok Babar Selaru, Blok Arafura Sea II dan Blok Pulau Moa Selatan.
Ia menyebutkan, letak pulau ini juga berbatasan langsung dengan Australia dan berada di jalur utama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III.
‘’Ini menjadikan Selaru sangat strategis untuk mendukung operasi hulu migas dan pelayaran internasional,’’ katanya.
PRA STUDI
Selain itu, kondisi geografisnya memungkinkan pembangunan dermaga dengan kedalaman sekira 8,5 meter.
Kondisi ini kata dia, ideal untuk kapal-kapal niaga dan logistik sepanjang 85 meter dan beroperasi 24 jam nonstop.
Menurut hasil pra-studi, menyatakan rencana pembangunan IMLB/MIP di Pulau Selaru layak secara teknis, finansial, dan ekonomi.
Pembangunan kawasan ini juga tahan terhadap skenario pesimis, bahkan jika terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan biaya operasional.
“Selaru terbukti layak dikembangkan sebagai basis logistik migas nasional, sekaligus membuka peluang sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan Indonesia Timur,” ujarnya.
MANFAAT STRATEGIS
Kata dia, pengembangan MIP/IMLB Selaru akan memberikan manfaat jangka panjang.
Yakni, mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar dan meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi, perikanan, dan logistik.
Selanjutnya, membuka ribuan lapangan kerja lokal dan mendukung integrasi konektivitas laut–udara untuk Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
‘’Selain itu mengurangi ketimpangan logistik antara kawasan timur dan barat Indonesia serta mendorong Skema Kolaboratif dan Nasional,’’ ingatnya.
Guna merealisasikan proyek ini, katanya, butuh skema kemitraan berbasis Public-Private Partnership (PPP) yang melibatkan investor swasta nasional dan asing.
Baca Juga:
Hendrik Oratmangun Hibahkan 1 Hektare Tanah, Dukung Program 3 Juta Rumah; https://sentralpolitik.com/hendrik-oratmangun-hibahkan-1-hektare-tanah-dukung-program-3-juta-rumah/
‘’Serta BUMN sektor pelabuhan dan energi, pemerintah pusat dan daerah dan dukungan penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional,’’ kata Oratmangun. (*)
