AMBON, SentralPolitik.com _ DPD PDI Perjuangan Maluku menggelar dialog publik bertajuk “Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku?” di Pacifik Hotel Sabtu, (17/5/2025).
Dialog ini merupakan respons kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah.
Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur George Watubun saat pembukaan menyampaikan, partai politik tidak hanya menjadi mesin kekuasaan, tapi juga wadah untuk menggagas pemikiran dan solusi atas persoalan rakyat.
“Tugas partai hari ini bukan hanya berpolemik, tapi mengkonsolidasi gagasan untuk menghadirkan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat,” kata Benhur.
Efisiensi anggaran sebagai instruksi pemerintah pusat tidak sekadar menyasar kegiatan administratif seperti perjalanan dinas atau rapat di hotel, tapi telah menyentuh sektor strategis seperti infrastruktur.
Efisiensi ini katanya bukan hanya soal hemat, tapi sesungguhnya pemotongan besar-besaran.
“Ini berdampak langsung pada ekonomi daerah, termasuk pelaku usaha kecil, seperti UMKM yang bergantung pada aktivitas pemerintah,” ujarnya.
KEMISKINAN
Ia mengungkapkan bahwa Maluku, yang masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, terdampak serius.
“Sementara di Papua mekar jadi 38 provinsi, kita naik jadi peringkat 8 kemiskinan nasional. Tapi kalau Papua belum mekar, kita nomor 4,” kata dia mengutip data BPS 2024.
Menurut Benhur, dialog ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat, melainkan catatan kritis yang mesti dipertimbangkan.
Ia menyoroti ketimpangan kebijakan efisiensi yang tidak menyentuh aspek-aspek sentral kekuasaan.
“Bagaimana kita bicara efisiensi kalau kabinet masih gemuk? Anggaran kementerian besar, tapi kita di daerah diminta mengencangkan ikat pinggang. Apakah efisiensi ini untuk mengurangi kemiskinan, atau justru menggemukkan pihak tertentu?” kritiknya.
TUMPANG TINDIH
Ia juga mempertanyakan tumpang tindih berbagai instruksi presiden seperti Inpres Nomor 8 tentang Koperasi Merah Putih dan Inpres Nomor 9 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem, sementara realisasi dana desa saja masih bermasalah di banyak kabupaten/kota.
Benhur berharap, diskusi ini menghasilkan rumusan yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi seluruh elemen, termasuk akademisi, tokoh agama, mahasiswa, LSM, dan pelaku usaha.
“Kita tidak boleh larut dalam wacana. PDI Perjuangan harus jadi lokomotif kebijakan. Gagasan yang lahir hari ini harus kita ubah menjadi kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku,” tegas Benhur.
Benhur pun menyerukan semangat persatuan dan perjuangan, mengaitkan diskusi ini dengan semangat Hari Pahlawan Nasional Pattimura.
Semoga lahir Pattimura-Pattimura baru dengan pikiran konstruktif membangun bangsa.
Lima Narasumberl yang tampil, masing-masing, Kepala Bappeda Maluku, Anton A. Lailosa, Dosen UKIM, Simon P. Soegijono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku, Mohammad Latif.
Baca Juga:
Merasa Terzolimi, Barnabas Orno Mundur dari PDI Perjuangan; https://sentralpolitik.com/merasa-terzolimi-barnabas-orno-mundur-dari-pdi-perjuangan/
Selain itu mantan Rektor IAIN Ambon, Hasbullah Toisuta, dan anggota DPR RI perwakilan Maluku, Mercy CH. Barends. Moderator, Samson Tahapary dan Jafri Taihutu. (*)
