AMBON, SentralPolitik.com _ Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Tahun 2024.
Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie membuka pembahasan IDI di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/6/2025).
Hadir pada diskusi ini Kepala BPS Provinsi Maluku, pimpinan Parpol, Pimpinan OPD lingkup Provinsi.
Selain itu unsur akademisi, pimpinan TNI/ Polri, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, serta para stakeholder.
‘’IDI adalah indikator yang merupakan alat ukur terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku,’’ kata Sekda saat pembukaan.
Ia mengingatkan butuh metode yang tepat untuk menilai aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.
‘’Ketiga aspek ini dilihat dari tiga dimensi yakni dimensi sosial, ekonomi dan sosial politik,’’ katanya mengingatkan.
Untuk menggali informasi, melengkapi, mempertajam dan mengoreksi data-data, Sadali mengharapkan partisipasi peserta FGD untuk lebih memboboti data-data yang ada.
Selanjutnya ia menyebutkan masih membutuhkan data-data oleh tim pokja untuk mengkajinya sehingga indeks demokrasi bisa menghasilkan data yang akurat.
‘“Semuanya ini dalam rangka menyusun Indeks Demokrasi Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas,” pintanya.
IDI Maluku tahun 2023 tercatat pada skor 69,35 atau kategori sedang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 5,91ketimbang skor tahun 2022 yakni 75,1.
Baca Juga:
Demokrasi yang Mahal Hasilkan Pemimpin Murah Meriah; https://sentralpolitik.com/demokrasi-yang-mahal-hasilkan-pemimpin-murah-meriah/
Karenanya memerlukan komitmen dan sinergitas semua pemangku kepentingan upaya meningkatkan IDI di Provinsi Maluku di tahun 2024 dan tahun berikutnya. (*)
