AMBON, SentralPolitik.com – Sikap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusul amburadulnya pelayanan di RSUD dr Magretty sampai saat ini belum jelas.
Malahan terkait pengunduran diri Direktur RSUD menyusul terungkapnya obat-obatan Kadaluarsa, Bupati KKT, Ricky Jauwerissa tidak berhasil ditemui.
Wartawan media yang hendak menemui Sekda juga tidak berhasil. Ia saat ini tengah berada di Larat, Ibukota Kecamatan Tanimbar Utara.
Sedangkan Wakil Bupati, Dokter Juliana Ratuanak memberikan statemennya lewat WAG di Saumlaki, Senin (10/11/2025).
‘’Ribuan orang sembuh tak ada terima kasihnya. 1 orang lupa tersenyum nama kita busuk,’’ tulis Ratuanak dalam WAG Cahaya Tanimbar.
Statemen yang tidak empati ini langsung mendapat tanggapan dari anggota WAG. WAG ini beranggotakan 500 anggota.
‘’Enang Wakil Bupati santai saja. Namanya juga pemimpin, busuk itu biasa karena pemerintahan hadir untuk berikan solusi bukan sebaliknya,’’ tanggap akun Anders01.
Ia juga memberi catatan kaki; “Kata Rinso Berani Kotor itu Baik…”
TIDAK TERJEBAK
Sedangkan Akun Dany Suarliak meminta Juliana tidak terjebak isu yang tidak mendasar, baiknya konsen untuk penyelenggara pemerintahan dan pelayanan.
‘’Itu jauh lebih baik bermakna,’’ ingatnya.
Menanggapi berbagai komentar, Akun Anders01 kembali menyentil statemen Dokter Juliana, seakan-akan Pemda adalah korban dalam pelayanan yang amburadul itu.
‘’Yang dibuat bukan solusi, tapi pengharapan akan puji-pujian seolah-olah Pemda adalah korban. (Itu) Bukan solusi, tapi nyinyiran. Kata pemimpin kita, NAMA BUSUK,’’ katanya dengan huruf kapital dengan emotion tertawa.
‘’Waduh, tambah pusing lagi. Mendingan di rumah saja minum obat-obat tradisional. Soalnya trauma hampir setiap malam dengar sirine ambulance,’’ tulis Akun Mooris.
Ia menambahkan kalau saat ini rakyat menanti, bukan siapa yang salah siapa yang benar mengenai pengadaan obat-obatan.
‘’Biarkan pihak berwajib menyelesaikan masalah ini. Publik menanti pelayanan kesehatan yang baik, termasuk fasilitasnya, karena ini bagian dari kebutuhan mendasar,’’ timpal Mooris.
Sementara itu, meski pelayanan kesehatan amburadul dan korban obat kadaluarsa baru ditemukan akhir-akhir ini namun Wakil Bupati kembali menyoroti pemerintahan sebelumnya.
‘’Andi, RSU mangkrak dan berutang Rp. 22 M itu diresmikan oleh siapa ya? Kerusakan dan kehilangan bernilai miliaran itu ulah siapa,’’ tanya dokter Juliana.
PERIKSA WAKIL BUPATI
Sementara itu, menanggapi komentar Wakil Bupati KKT, salah satu warga menilai kalau Juliana sudah kehilangan rasa kemanusiaanya sebagai seorang dokter.
‘’Masak dia mempersoalkan terima kasih kepada pihak RSU dan menyentil nama baik. Sementara pelayanan nyata-nyata amburadul dan jiwa sudah melayang.’’
‘’Ingat, dokter itu bertugas dan itu kewajiban, bukan harapan terima kasih. Warga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang baik,’’ ingatnya.
Seorang dokter yang hanya mengagungkan terima kasih dan nama baik, itu bukan suatu empati kemanusiaan, tapi kurang dari itu masuk dalam naluri yang rendah.
‘’Tolong cacat mana kewajiban pemerintah, mana hak rakyat. Masak kita harus mengajarinya,’’ ingat warga yang enggan mempublikasikan identitasnya ini.
Dia malah menduga, amburadulnya RSUD saat ini adalah bagian dari otak kotor dari mereka yang sudah mendapat kepercayaan rakyat.
‘’Jangan-jangan amburadulnya pelayanan akhir-akhir ini, ada keterlibatannya. Ingat proyek pengadaan obat bukan terjadi 10 atau 20 tahun silam. Ini baru saja terjadi.’’
‘’Kami minta Kejaksaan harus memeriksa wakil bupati. Jangan-jangan dia ikut keciprat paket pengadaan obat tahun 2025 kadaluarsa,’’ tambahnya menduga.
Sementara Akun Anders01 kembali melanjutkan statemen mantan Sekda KKT, Mathias Malaka.
‘’Pelayanan tidak maksimal karena ulah oknum-oknum tertentu yang berada pada struktur tertentu yang berada pada posisi struktur/ eselon, yang sudah menganggap anggaran yang dikelola seperti milik pribadi.’’
Baca Juga:
Layanan RSUD Magretti Makin Parah Direktur Mundur, Usul RJ Buka Toko Obat: https://sentralpolitik.com/layanan-rsud-magretti-makin-parah-direktur-mundur-warga-usul-rj-buka-toko-obat/
‘’Karena itu selain direktur, oknum-oknum dokter tersebut harus diamputasi dari jabatannya,’’ kata Malaka sebagaimana kiriman Akun Anders01. (*)
