SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Masa pendemo yang tergabung dalam OKP Pemuda Katolik (PK) Komcab Kepulauan Tanimbar dan PMKRI Saumlaki menuding kalau ada “Konspirasi Jahat” yang terjadi dalam seluruh proses seleksi Sekda maupun seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama.
Mereka mendesak Bupati membatalkan seleksi yang sementara berlangsung.
Hal ini mereka ungkapkan dalam tuntutan aksi pengadilan rakyat saat melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati setempat, Rabu (18/6/2025).
Koordinator Aksi Alex Belay, Anders Lututyali, mengungkapkan alasan mereka meminta Bupati Ricky Jawerisa untuk membatalkan seleksi tersebut.
“Karena proses seleksi jabatan itu memiliki cacat prosedur dan administrasi,” tegas pendemo.
Selain itu, penetapan waktu pendaftaran yang tidak jelas sehingga merugikan beberapa pejabat yang hendak melamar.
“Dugaan kuat kami bahwa ada penilaian subjektifitas pimpinan terhadap para calon yang hendak melamar yang didasarkan pada like and dislike,” ucap mereka.
Bahkan kedua organisasi besar di KKT ini menilai bahwa seleksi ini juga tidak memperhatikan perimbangan golongan agama pada tahapan seleksi.
Oleh karena itu, dalam rangka Penataan Birokrasi yang baik, maka pihaknya meminta agar untuk sementara, jabatan yang kosong bisa diisi dengan Pelaksana Tugas Jabatan.
Sementara itu, diberikan kesempatan kepada semua pejabat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya sebagai syarat untuk mengikuti seleksi jabatan pada setiap tingkatannya, termasuk yang sementara berproses saat ini
Sebab menurut hemat mereka, dalam kesempatan DIKLAT PIM, peserta yang harus mempertimbangkan kuota golongan agama sambil tetap mendahulukan profesionalitas pejabat yang bersangkutan.
Baca Juga:
Kecam Bimas Katolik Kanwil Agama, PMKRI Ancam Demo; https://sentralpolitik.com/kecam-bimas-katolik-kanwil-agama-pmkri-ancam-demo/
Poin tuntutan lainnya adalah mereka menyoroti untuk memperhatikan Surat Keputusan masa jabatan Direktur Operasional PDAM. (*)
