JAKARTA, SentralPolitik.com – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengikuti kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan berlangsung di Ruang C Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendataan bantuan sosial secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi.
Dalam forum ini Wattimena menekankan pentingnya keandalan data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
“Hari ini kita semua diperhadapkan dengan soal keandalan data. Jadi data ini penting untuk apa? Data menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
DATA AKURAT
Data yang akurat dan faktual akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial serta perencanaan program pembangunan masyarakat miskin ekstrem.
“Misalnya soal data terpadu sosial ekonomi nasional. Data ini menjadi dasar kita untuk memiliki kebijakan, baik untuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat miskin ekstrem dan lainnya,” jelasnya.
Bodewin juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dapat belajar dari praktik baik yang telah diterapkan di beberapa wilayah.
Salah satunya Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mengembangkan sistem pendataan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Ada contoh baik, misalnya dari Kabupaten Banyuwangi yang lebih dulu telah membuat pendataan berbasis AI. Ini yang penting untuk kita pelajari dan terapkan,” katanya.
Saat ini terdapat 41 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah piloting digitalisasi bantuan sosial, termasuk Kota Ambon. Program piloting ini diharapkan mampu mempercepat kesiapan data secara nasional sebagaimana arahan pemerintah pusat.
EGO SEKTORAL
Ia juga menyoroti persoalan ego sektoral yang selama ini menjadi kendala dalam pendataan sosial ekonomi.
“Masing-masing dengan datanya sendiri-sendiri, tapi sekarang harus terintegrasi dan terpadu menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional,” pungkasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk membuka sosialisasi yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.
Turut hadir Menteri Sosial, Kepala BPS, perwakilan Kemenkom dan Ketua Transformasi Digital Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga:
Ambon Darurat Sampah; Ini Presentasi Walikota Ambon di Kemendagri dan Lemhanas: https://sentralpolitik.com/ambon-darurat-sampah-ini-presentasi-walikota-ambon-di-kemendagri-dan-lemhanas/
Sebanyak 25 kepala pemerintah provinsi dan 41 kepala pemerintah kabupaten/ kota dari seluruh Indonesia ambil bagian dalam kegiatan ini. (*)
