Banner Iklan
Pemerintahan

Walikota Ambon Luncurkan Program SIRIP IKAN; Transparansi Retribusi dan Harga Layak bagi Nelayan

×

Walikota Ambon Luncurkan Program SIRIP IKAN; Transparansi Retribusi dan Harga Layak bagi Nelayan

Sebarkan artikel ini
Sistim SIRIP IKAN
Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena meluncurkan sistem SIRIP IKAN di TPI Arumbae Mardika, Kamis (12/11/2026). f:SS-

AMBON, SentralPolitik.com – Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena meluncurkan sistem pembayaran digital bernama SIRIP IKAN di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbae Mardika, Kamis (12/11/2026).

Langkah ini untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap pungutan tunai yang selama ini kurang transparan.

“Pembayaran secara tunai terkadang menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Mereka bisa saja mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menerima uang atau justru tidak tercatat,” ujar Wattimena saat peluncuran.

“Kalau berjalan secara non-tunai, kita menjamin apa yang masyarakat bayarkan tidak salah sasaran dan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

SIRIP IKAN

Sistem SIRIP IKAN agar setiap transaksi pembayaran retribusi tercatat secara langsung, akuntabel, dan dapat dipantau kapan saja oleh pihak terkait maupun masyarakat luas.

Memastikan dana yang masuk menuju kas daerah dan mengalokasikan kembali bagi kepentingan publik; perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, hingga pelayanan dasar lainnya.

Walikota menegaskan, pembenahan di TPI Arumbae tidak berhenti pada sistem pembayaran saja.
Lebih dari itu, keberadaan fasilitas yang telah diresmikan sejak 2022 ini bertujuan memberikan harga yang lebih layak bagi para nelayan.

KURANGI PERAN PERANTARA

Melalui mekanisme pelelangan yang tertib, ia berharap dapat mengurangi ketergantungan nelayan kepada perantara sehingga nilai jual hasil tangkapan meningkat signifikan.

Pemkot juga berencana memperluas pembangunan fasilitas pelelangan serupa ke wilayah lain, seperti di Kecamatan Leti Timur dan Nusaniwe.

Hal ini agar nelayan dapat menjual hasil tangkapannya lebih dekat ke lokasi pendaratan, sekaligus menekan biaya logistik.

Hingga kini, tingkat digitalisasi transaksi pemerintah daerah telah mencapai 95,3 persen.
Angka ini menunjukkan kesiapan institusi yang semakin matang, mesk keberhasilan sistem ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan ketersediaan sarana pendukung.

Pelayanan publik yang baik tidak cukup menghadirkan sistem pembayaran modern.

Baca Juga:

Kampanye di Latuhalat Nelayan Minta AMAN Aktifkan TPI; https://sentralpolitik.com/kampanye-di-latuhalat-nelayan-minta-aman-aktifkan-tpi/

‘’Kita harus memastikan masyarakat nelayan mendapatkan harga yang pantas, dan setiap pengelolaan rupiah secara bertanggung jawab,” tegas Wattimena. (SS)

Baca Berita Menarik Lainnya! Dapatkan informasi terbaru dari SentralPolitik.com
Channel Telegram ➜