Posisi tawar Sumber Daya Manusia (SDM) Maluku dalam pemerintahan, termasuk menjadi Menteri di Kabinet Merah-Putih, adalah topik yang penting dalam konteks pemerataan pembangunan dan representasi.
(Tulisan ini hanya sebagai bahan refleksi dan permenungan dalam keprihatinan anak bangsa dalam menunju Indonesia Emas 2045).
—-
REPRESENTASI Representasi SDM dari berbagai wilayah, termasuk daerah seperti Maluku, sering dianggap vital dalam upaya mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa atau wilayah-wilayah lain yang sudah lebih maju.:
Pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto fokus pada program-program pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.
Pemerintahannya memilih sumber daya yang strategis untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta sosial-ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan tertinggal.
Dalam upaya ini, sumber daya yang diutamakan meliputi investasi di sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan juga menjadi perhatian besar, mengingat potensi alam Indonesia yang luas dan kaya di bidang ini.
Antusiasme Bapak Presiden Prabowo terlihat dari komitmen beliau dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan memastikan setiap program dijalankan dengan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga gencar melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat langsung kondisi dan tantangan yang dihadapi masyarakat, sembari mendengarkan aspirasi lokal untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan.
Melalui pendekatan ini, pemerintahan Kabinet Merah Putih diharapkan dapat menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Merujuk pada kesenjangan antar wilayah dan lebih fokus pada sumber daya manusia dan keprihatinan sebagai suatu permenungan kemaslahtan pemerataan pembangunan maka, penulis ingin sedikit memberikan pertimbangan pada sumber daya manusia di Maluku yang kurang menjadi posisi tawar dalam pemerintahan pusat.
Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di wilayah indoensia timur terkhusus di Maluku.
Keterbatasan Akses ke Pendidikan Tinggi dan Pelatihan;
Salah satu kendala utama adalah akses pendidikan tinggi yang masih terbatas di wilayah Maluku. Banyak putra-putri daerah yang harus merantau ke luar provinsi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Keterbatasan ini berdampak pada jumlah lulusan dengan kualifikasi tinggi yang diperlukan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan baik di kementerian, baik staf Ahli, deputi hingga menteri.
Kurangnya Jaringan Politik
Untuk menduduki jabatan menteri, seseorang sering kali harus memiliki jaringan politik yang kuat. Banyak putra-putri daerah Maluku yang cenderung kurang terhubung dengan pusat kekuasaan di Jakarta, baik di tingkat pemerintahan maupun jaringan partai politik, yang dapat mempengaruhi kebijakan sehingga mendapatkan akses melalui jalur utama, dalam seleksi staf ahli, deputi dan jabatan menteri.
Minimnya Eksposur Media dan Pengakuan Nasional.
Banyak bakat dan potensi SDM dari Maluku yang belum terekspose di tingkat nasional.
Eksposur media, selain media lokal yang mempunyai kredibilitas, unggul dan terpercaya, sering kali hanya berpusat di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatra dan lainnya, sehingga potensi SDM yang ada di Maluku menjadi kurang dikenal. Akibatnya, pencapaian tokoh-tokoh Maluku, mungkin belum cukup mendapat sorotan, padahal eksposur ini bisa meningkatkan peluang dan sorotan publik sehinga terpilih sebagai menteri.
Persepsi dan Stereotip Wilayah Tertinggal
Maluku terkadang masih dianggap sebagai daerah dengan keterbatasan ekonomi dan infrastruktur yang memadai.
Stereotip ini mungkin mempengaruhi persepsi terhadap kompetensi SDM Maluku di tingkat nasional. Padahal, ada banyak orang Maluku yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk berkontribusi di pemerintahan.
Kurangnya Dukungan dari Tokoh-tokoh atau Lembaga Lokal untuk Mendobrak
Dalam penentuan menteri, dorongan atau dukungan dari tokoh lokal dan lembaga di daerah asal sering kali dapat memperkuat posisi seorang kandidat.
Sayangnya, di Maluku belum banyak tokoh atau lembaga yang memperjuangkan atau mempromosikan putra daerah untuk posisi menteri.
Kesenjangan Pembangunan Wilayah
Ketimpangan pembangunan yang dialami oleh wilayah Maluku dibandingkan daerah lain mengakibatkan kurangnya kapasitas SDM di berbagai sektor.
Akibatnya, kesempatan putra-putri daerah untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan nasional menjadi terbatas.
Dari beberapa pertimbangan optimisme diatas, SDM Maluku sangat mempunyai peluang untuk menjadi menteri, tapi bukan sekedar staf ahli menteri maupun duta besar, jalan tersebut tetap terbuka di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang penuh dengan kemauan dan kebijaksanaan bagi peningkatan pemerataan pembangunan.
Dengan peningkatan pendidikan, perluasan akses politik, dan promosi lebih luas dari tokoh-tokoh berprestasi, di kancah nasional maupun internasional, ada kemungkinan lebih besar bagi SDM Maluku untuk dilirik dalam jabatan tinggi pemerintahan saat ini, maupun di dalam priodisasi 5 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Berikut adalah beberapa landasan pemikiran dan referensi dari penulis terkemuka, mengenai pentingnya pemerataan SDM dan representasi daerah dalam pembangunan nasional.
- Payaman Simanjuntak, dalam “Ekonomi Ketenagakerjaan di Indonesia”
Ia menyebut distribusi tenaga kerja yang tidak merata di Indonesia serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, Simanjuntak berargumen bahwa, pengembangan SDM di daerah terpencil seperti; Maluku bisa menjadi alat untuk memajukan wilayah tersebut sekaligus memperkuat ekonomi nasional. (hal 143-150, bab tentang pemerataan ketenagakerjaan.)
- Mubyarto, dalam “Pembangunan dan Pemerataan di Indonesia”
Pembangunan tidak sekadar soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan daerah.
Pemerataan SDM adalah bagian dari strategi pembangunan yang adil, dan representasi SDM dari Maluku bisa menguatkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal. (Hal 93-101, bab “Pemerataan dalam Pembangunan Nasional”.)
- Bapak Emil Salim dalam “Strategi Pembangunan Nasional”
Beliau mengatakan perlunya strategi yang lebih inklusif dalam pembangunan, termasuk representasi politik dari berbagai wilayah.
Dengan menempatkan tokoh dari daerah seperti Maluku dalam posisi strategis, pemerintah diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut dan menyesuaikan kebijakan yang relevan. (Hal120-128, bab tentang keterwakilan daerah dalam pembangunan nasional).
- Sri Edi Swasono dalam “Mengatasi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial di Indonesia”.
Swasono berpendapat bahwa kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia terjadi karena tidak meratanya kesempatan di berbagai daerah, termasuk kesempatan untuk berkontribusi dalam posisi strategis.
Keterlibatan SDM dari Maluku dalam pemerintahan pusat merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan ketidakmerataan ini. (Hal 75-80, bab tentang dampak ketimpangan kesempatan kerja).
Pentingnya Posisi Tawar SDM Maluku
Sumber Daya Manusia dari Maluku atau wilayah-wilayah yang selama ini dianggap sebagai daerah terpencil, berpotensi membawa perspektif baru yang bisa membantu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.
Dengan posisi tawar yang lebih baik, mereka dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat di kawasan Timur Indonesia, termasuk dalam isu akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Keberadaan SDM dari Maluku dalam kabinet juga akan memperkuat integrasi nasional, di mana masyarakat Maluku merasa lebih terwakili.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara spesifik dengan pandangan para ahli yaitu:
1. Kualitas Pendidikan dan Keterampilan
Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam meningkatkan posisi tawar SDM.
Ahmad Dahlan mengungkapkan dalam bukunya “Pendidikan dan Pembangunan Nasional“ (2010), pemerataan pendidikan yang baik dapat meningkatkan kapasitas SDM untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional (hlm. 123-125).
Di Maluku, meskipun terdapat beberapa institusi pendidikan tinggi, akses dan kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan agar SDM lokal dapat memenuhi standar nasional untuk posisi strategis seperti; Menteri.
2. Representasi Regional
Keterwakilan regional dalam kabinet adalah aspek penting dalam pemerataan pembangunan.
Budi Santosa dalam “Desentralisasi dan Pemerataan Pembangunan” (2015) menyatakan bahwa representasi yang adil dari berbagai daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan seluruh wilayah (hlm. 89-91).
Maluku, sebagai daerah yang strategis namun sering kali kurang terwakili, perlu memperkuat jaringan politik dan aliansi strategis untuk meningkatkan peluang SDM lokal dalam mendapatkan posisi menteri.
3. Partisipasi Politik dan Jaringan
Partisipasi aktif dalam politik nasional dan pembentukan jaringan yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan posisi tawar SDM.
Siti M. Nawawi dalam “Politik dan Kepemimpinan di Indonesia” (2018) ia menekankan pentingnya keterlibatan dalam organisasi politik dan pembuatan aliansi untuk mencapai posisi kepemimpinan. (Halaman 150-52).
SDM Maluku perlu lebih terlibat dalam politik nasional dan membangun hubungan dengan partai politik besar untuk meningkatkan peluang mereka dalam pencalonan sebagai Menteri.
Landasan Pijak sumber Intelektual bagi pengembangan Sumber Daya Manusia di Maluku.
Pemerataan SDM dalam Pembangunan.
Amri Bintang dalam “Pemerataan SDM untuk Pembangunan Berkelanjutan“ (2017)
Dia membahas pentingnya pemerataan akses pendidikan dan pelatihan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM secara nasional (hlm. 45-50).
Dalam bukunya lebih menekankan bahwa pemerataan SDM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Teori Keadilan Sosial dan SDM.
John Rawls dalam “A Theory of Justice” (1980) memberikan kerangka teoretis mengenai keadilan sosial yang relevan dengan pemerataan SDM.
Meskipun didalam tulisannya bukan spesifik tentang konteks Indonesia, namun prinsip-prinsipnya mengenai distribusi sumber daya yang adil dapat diterapkan untuk memahami pentingnya pemerataan SDM di Maluku. (hlm. 100-105).
Pengembangan SDM Regional.
Dianita Kusuma dalam “Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Terpencil” (2020), menguraikan strategi-strategi khusus untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah-daerah yang kurang berkembang, termasuk wilayah Maluku.
Buku tersebut menyediakan studi kasus dan rekomendasi praktis untuk mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh SDM di daerah terpencil.(hlm. 210-215). https://matiasneis-watunglawar.blogspot.com/
KESIMPULAN
Posisi tawar Sumber Daya Manusia Maluku untuk menjadi menteri, staf ahli, deputi maupun jabatan menteri dan posisi penting kenegaraan lainya dipengaruhi oleh ; kualitas pendidikan, representasi regional dan partisipasi politik.
Pemerataan SDM adalah landasan penting yang didukung oleh berbagai literatur dari penulis terkemuka. Untuk meningkatkan posisi tawar ini, diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat representasi politik, dan membangun jaringan yang efektif.
Dengan landasan pijak yang kuat dari ketiga hal diatas, akan menjadi sumbang pikir bagi Sumber Daya Manusia di Maluku yang memiliki potensi sangat luar biasa dan dapat menjadi potensi posisi tawar dan akan sangat berkontribusi secara signifikan dalam pemerintahan nasional, sehingga kedepannya sekiranya dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Baca Juga:
Amartha Sein, Perspektif Kebebasan Kontradiktif; https://sentralpolitik.com/amartha-sen-perspektif-kebebasan-kontradikif/
Dalam kepemimpinan bapak Presiden Prabowo Subianto lima tahun kedepan, sekiranya aspek pemerataan SDM Maluku juga akan mendapat tempat dihati bapak Presiden Republik Indonesia, guna pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas yang senantiasa digaungkan. (https://sentralpolitik.com/ – https://matiasneis-watunglawar.blogspot.com/) (*)
