PIRU (SentralPolitik)_ Sampai pertengahan tahun 2023 ini, Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tak kunjung cair. Kondisi ini memaksa 92 desa yang tersebar di kabupaten itu meradang.
—
Sebanyak 92 desa di SBB sampai saat ini belum menerima dana mereka dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten SBB.
Belum terbayarnya ADD ini, mengundang amarah para kepala desa. ‘’Setiap hari para kepala desa bolak-balik kantor bupati untuk pengecek kapan ADD terbayarkan,’’ kesal salah satu aparatur desa.
Aparat desa yang enggan namanya dipublikasikan ini mengancam akan melakukan aksi demo, mempersoalkan dana itu.
‘’Para kepala desa yang ada di 92 desa nyatakan sikap siap melakukan aksi demo dalam waktu dekat ini, untuk mempertanyakan ADD mereka yang hingga saat ini belum dibayarkan. Padahal ini sudah memasuki pembayaran tahap kedua,’’ tandas perwakilan kepala desa ini di Piru, Jumat (22/06).
Dia menyebut, keterlambatan pembayaran ADD ini, kepala desa maupun perangkat desa terpaksa rela berhutang membelikan keperluan kebutuhan di desa mereka. ‘’Apalagi kami butuh biaya transportasi bolak-balik ke Kota Piru,’’ kecamnya.
Dia mengaku semua Kades yang tersebar pada 92 desa di SBB mengeluhkan pembayaran ADD tahap I ini. Padahal, para kades sering dijanjikan untuk segera dilakukan pembayaran, tapi kenyataan sampai saat ini nihil.
‘’Bila Pemerintah Daerah tidak membayarkan hak masyarakat desa dalam bulan Juni 2023 ini, maka kami akan turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran,” tegasnya
Mereka mempersoalkan alasan apa sehingga Pemda belum membayarkan ADD tahap satu yang masih tertunda. Bila ada persoalan administrasi, harus diberitahukan sehingga para Kades juga memahami dan bisa dilakukan perbaikan.
Dia menambahkan, dengan adanya Andy chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati di Kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa ini, semua Kepala Desa mengeluh karena pencairan dana desa saat ini berbeda jauh, dibanding kepemimpinan para bupati yang masa jabatannya sudah selesai.
Baca Juga:
https://sentralpolitik.com/ketua-dprd-sbb-tak-tersentuh-hukum-lira-ancam-lapor-ke-mabes-polri/
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten SBB, Rein Risapali saat hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak berada di tempat. Begitupun telepon selulernya diluar jangkauan. (*)
