AMBON, SentralPolitik.com – Hasil kajian Unpatti bersama INPEX Masela Ltd mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pelaksanaan Proyek Blok Masela.
Ternyata, kesiapan rantai pasok dan pengusaha lokal Maluku masih jauh dari standar untuk mendukung pelaksanaan Proyek Blok Masela.
Meski hasil kajian cukup mengejutkan, temuan ini justru menjadi cerminan realita sekaligus pemicu kesiapan lebih dini.
Ketua Kadin Maluku, Sam Latuconsina, menyatakan itu dalam diskusi kelompok Kamis (11/06/2026) di Ambon.
Diskusi terfokus ini bertema “Pengembangan Ekosistem Rantai Pasok Berbasis Peningkatan Kapasitas Penyedia Barang dan Jasa untuk Menunjang Proyek Abadi”.
“Hasil kajian ini memberi gambaran jujur. Jika proyek berjalan, kesiapan kita dari sisi rantai pasok hingga vendor lokal belum memenuhi standar. Namun ini justru menjadi titik awal persiapan karena kita masih punya waktu yang cukup,” ujarnya.
APBN DAN APBD
Direktur Utama Maluku Energi Abadi menilai selama ini dunia usaha di Maluku lebih banyak bergantung pada anggaran pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.
Kondisi tersebut membuat efisiensi dan skala usaha masih terbatas. Bahkan, mayoritas modal usaha lokal berada di bawah Rp1 miliar.
“Tidak jarang pengerjaan proyek pemerintah pun justru oleh perusahaan dari luar daerah. Ini menjadi cambuk agar kita tidak menjadi penonton,” tegasnya.
Maluku Energi Abadi yang mendapat mandat mengelola 10% bagian kepemilikan pemda atas tiga blok pertambangan, termasuk Blok Masela, berperan sebagai local integrator.
Peran ini bertugas menginventarisir, memetakan, dan mempersiapkan kemampuan pengusaha lokal agar bisa berpartisipasi dalam proyek raksasa tersebut.
“Kami menjadi jembatan. Kajian Unpatti juga sudah memberikan peta jalan yang jelas, mulai dari kesiapan rantai pasok hingga apa saja yang perlu ditingkatkan. Ini akan menjadi bahan diskusi lanjutan,” jelasnya.
Sam menyebutkan nilai potensi yang bisa diserap oleh daerah cukup besar.
Berdasarkan informasi, target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai sekitar 26,6 persen, yang setara dengan nilai sekitar Rp90 triliun.
Nilai ini terbuka untuk diserap oleh tenaga kerja, penyedia barang, hingga jasa lokal selama proyek berlangsung 3–4 tahun ke depan.
“Nilai sebesar ini tentu akan berdampak besar bagi perekonomian daerah dan peningkatan PAD jika pengelolaan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kadin berencana menggelar diskusi rutin setiap bulan dengan topik utama kesiapan menghadapi Blok Masela.
Diskusi tersebut akan melibatkan akademisi, pelaku usaha, HIPMI, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga perwakilan pemerintah.
PENGELOLAAN INTEGRASI
Sam juga telah menyampaikan usulan kepada DPRD dan pemerintah provinsi agar menetapkan MEA sebagai pengelola integrasi lokal melalui Pergub hingga Perda.
Ia mengapresiasi INPEX dan Unpatti yang telah melakukan kajian komprehensif tersebut.
Menurutnya, mengetahui posisi dan kekurangan diri sendiri adalah langkah paling penting sebelum meminta keterlibatan dalam proyek berskala nasional.
“Kita tidak bisa hanya berteriak meminta jatah jika standar kualitas belum terpenuhi.’’
Baca Juga:
Proyek EPC Inpex Masela, Termas Ingatkan Standar Tinggi Teknologi dan Persyaratan Kualitas Tanpa Kompromi: https://sentralpolitik.com/proyek-epc-inpex-masela-termas-ingatkan-standar-tinggi-teknologi-dan-persyaratan-kualitas-tanpa-kompromi/
‘’Masih ada waktu, mari kita siapkan bersama agar Maluku bisa menjadi daerah penyedia energi terbesar sehingga masyarakat merasakan dampaknya,” pungkasnya. (*)
