JAKARTA, SentralPolitik.com – Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Maluku Denis Oratmangun meminta Gubernur Maluku mengevaluasi total kinerja PT Maluku Energi Abadi (MEA).
Katanya, BUMD yang berdiri untuk mengelola Participating Interest (PI) 10% Blok Masela ini tidak memiliki eksistensi serta kontribusi yang jelas bagi daerah.
‘‘Kami menilai Perusahaan Daerah (Perumda) ini hanya menjadi wadah kepentingan segelintir oknum,’’ katanya dari Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Langkah PT MEA selama ini terkesan hanya “cawe-cawe” atau sekadar mendekati pihak operator, Inpex Masela Ltd, tanpa membawa program strategis yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Kami juga melihat eksistensi MEA ini kabur. Jangan sampai keberadaan BUMD ini hanya menjadi alat oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan sepihak.”
“Atau hanya sekadar memburu logistik PSN di bawah bendera daerah, sementara rakyat Maluku tetap menjadi penonton,” tegasnya.
GANDENG OKNUM AKADEMISI AMANKAN KEPENTINGAN
Lebih ironis lagi, Pemuda Katolik membeberkan adanya indikasi PT MEA sengaja menggandeng oknum-oknum di Universitas Pattimura (Unpatti).
Ia menilai langkah ini upaya taktis untuk melegitimasi kebijakan BUMD tersebut. Mengingat oknum-oknum akademisi yang terlibat juga berada dalam garis kepentingan yang sama dengan manajemen PT MEA.
“Sangat kita sayangkan jika institusi akademik itu benar-benar terseret arus kepentingan ini,’’ tekannya.
Denis juga melihat ada upaya MEA merangkul oknum dosen tertentu yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas maupun pemahaman mumpuni terkait tata kelola profesional sebuah BUMD.
‘’Bagaimana mungkin mereka bisa menciptakan iklim investasi yang sehat jika rekam jejak dan kompetensinya sama sekali tidak nyambung dengan industri energi dan bisnis daerah,” cecarnya.
Secara terbuka Oratmangun menegaskan kalau data yang mereka rampung menyebut kalau ada oknum-oknum MEA yang sengaja meminta persenan dari salah satu perusahaan swasta nasional.
Dugaan minta persenan oleh oknum-oknum MEA ini sampai menghambat perusahaan swasta itu tidak jadi berinvestasi di Saumlaki.
‘’Mereka juga cawe-cawe dengan membawa-bawa nama Gubernur Maluku,’’ katanya menduga.
BERLINDUNG DIBALIK PERDA TANPA UJI PUBLIK
Selain itu, Pemuda Katolik menyoroti legalitas operasional BUMD tersebut.
Mereka mensinyalir manajemen PT MEA kerap berlindung di bawah payung Perda yang proses pembentukannya cacat prosedur.
Karena belum melalui tahapan uji publik yang transparan dan melibatkan masyarakat luas.
Sebuah regulasi daerah, apalagi yang menyangkut pengelolaan hajat hidup orang banyak dan investasi triliunan rupiah seperti Blok Masela, ingatnya, wajib melalui tahapan uji publik.
‘’Jika tidak, Perda tersebut tidak memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat, serta rawan di salahgunakan sebagai tameng hukum bagi kebijakan yang tidak akuntabel,” tambahnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, Pemuda Katolik mengkhawatirkan iklim investasi di Maluku akan memburuk.
Ia memandang ketidakjelasan tata kelola BUMD serta pelibatan figur-figur yang tidak kompeten dapat memicu ketidakpastian bagi para investor global.
Baca Juga:
Tak Ada Jaminan Jebolan BPI Bekerja di Blok Masela; Pemuda Katolik Ingatkan Modus Rampok Uang Daerah: https://sentralpolitik.com/tak-ada-jaminan-jebolan-bpi-bekerja-di-blok-masela-pemuda-katolik-ingatkan-modus-rampok-uang-daerah/
Terutama investor yang tengah bersiap mengeksekusi Proyek Strategis Nasional di bumi Raja-Raja tepatnya di Kepulauan Tanimbar. (*)
